Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia tercatat sebesar 424,1 miliar Dolar AS atau senilai Rp6.950 triliun pada November 2024, atau melonjak 5,4 persen secara tahunan (yoy).
Bank Indonesia (BI) dalam siaran persnya pada Kamis 16 Januari 2025 mengatakan utang tersebut berasal dari utang luar negeri pemerintah dan swasta.
Secara tahunan, posisi ULN pemerintah pada November 2024 tercatat sebesar 203,0 miliar dolar AS, atau naik sebesar 5,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
"Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan penarikan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek pemerintah," jelas BI.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah, kata BI digunakan untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,9 persen dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,4 persen); Jasa Pendidikan (16,8 persen); Konstruksi (13,5 persen); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,0 persen).
Sementara itu, utang luar negeri swasta pada periode ini tercatat sebesar 194,6 miliar Dolar AS (Rp3.191 triliun) atau turun sebesar 1,6 persen yoy, dengan kontraksi lebih dalam dibanding Oktober 2024 yang sebesar 1,4 persen.
"Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mencatat kontraksi 1,7 persen yoy," lanjut BI.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,4 persen dari total ULN swasta.
BI mengklaim utang luar negeri itu masih aman dan terkendali. Hal tersebut terlihat dari rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat turun menjadi 30,5 persen pada November 2024.
