Berita

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid/RMOL

Politik

Nusron Wahid Belum Tahu Pemilik Lahan Sekitar Pagar Bambu di Laut Tangerang

KAMIS, 16 JANUARI 2025 | 12:48 WIB | LAPORAN: YUDHISTIRA WICAKSONO

Kepemilikan lahan di sekitar kawasan pagar bambu yang membentang sepanjang 30,16 di laut Kabupaten Tangerang, Banten, hingga kini masih belum teridentifikasi. 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan pihaknya belum melakukan pengecekan mendalam terkait data tanah di area tersebut. 

"Tanah yang di dekat (pagar laut), saya nggak tahu. Kalau cek semua tanah, nggak mungkin saya hafal 119 juta peta bidang tanah," ujar Nusron kepada wartawan saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Kamis, 16 Januari 2025. 


Menurut Nusron, pengecekan data kepemilikan lahan dapat dilakukan secara digital melalui sistem ATR/BPN. Prosesnya memungkinkan identifikasi lahan dalam waktu singkat. 

"Kalau kamu kirim share loc, saya bisa cek. Tanah itu atas nama siapa bisa langsung muncul di dashboard kami," jelasnya. 

Sementara itu, Politisi Partai Golkar ini memastikan bahwa di kawasan pagar laut sendiri tidak ditemukan bidang tanah bersertifikat. 

"Saya sudah tanya Kantah (Kantor Pertanahan) Tangerang. Apakah di kawasan pagar laut itu ada bidang tanahnya? Tidak ada," tegas mantan Anggota DPR ini 

Terkait kemungkinan kawasan ini masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), Nusron menyatakan siap melakukan pengecekan lebih lanjut bila diperlukan. 

"Saya belum cek yang di peta ini. Karena kan 30 kilometer itu kan panjang," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya