Berita

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan/Ist

Nusantara

KKP Ditantang Bongkar Pagar Laut di Tangerang

KAMIS, 16 JANUARI 2025 | 01:55 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel pagar laut didesak menyegel sekaligus membongkar pagar laut menggunakan bambu sepanjang 30,16 kilometer (km) di 6 kecamatan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten.

Dalam video yang beredar di media sosial terlihat adanya pemagaran di laut menggunakan bambu. Bambu ditancapkan di laut menjadi pagar yang ditumpuk tanah. 

Alat berat eskavator juga nampak tengah mengeruk lumpur dan menumpuknya di tengah-tengah pagar bambu.


"KKP mestinya juga berani menyegel dan membongkar pagar laut di Tangerang. Sudah terlalu lama persoalan ini muncul tapi belum ada tindakan tegas," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan.

"Siapa pun di belakang pemagaran laut itu, Komisi IV DPR mendukung langkah berani dan tegas dari KKP," sambungnya.

Langkah tegas itu, kata Yohan, bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Terlebih, sekelompok masyarakat mengaku-ngaku bahwa mereka lah yang memasang pagar bambu tersebut.

"Masyarakat juga jangan mau dijadikan tameng pemagaran bambu. Itu tindakan pidana, jadi masyarakat jangan mau dikorbankan," kata Presidium MN KAHMI ini.

Menurut Yohan, KKP juga harus terus memonitor di semua wilayah pesisir Indonesia jangan sampai ada pemagaran bambu serupa. 

"KKP kami minta monitor wilayah pesisir di seluruh Indonesia jangan sampai ada lagi pemagaran bambu yang menghalangi nelayan mencari nafkah," tegas politikus PAN ini.

Yohan menyampaikan, pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir harus memerhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat setempat.

"Kalau bandel tidak melestarikan lingkungan dan tidak memperhatikan keberlangsungan ekonomi nelayan, tunda saja, evaluasi, batalkan proyek infrastruktur tersebut," pungkas Yohan.



Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

UPDATE

Izin Dicabut, Toba Pulp Bongkar Dokumen Penghargaan dari Menteri Raja Juli

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:08

Prabowo Hadiri Forum Bisnis dan Investasi di Lancaster House

Rabu, 21 Januari 2026 | 18:04

Bonjowi Desak KIP Hadirkan Jokowi dan Pratikno

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:57

15 Anggota Fraksi PDIP DPR Dirotasi, Siapa Saja?

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:50

Pramugari Florencia 13 Tahun Jadi Bagian Wings Air

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:35

Inggris Setuju Kerja Sama Bangun 1.500 Kapal Ikan untuk Nelayan RI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:31

Bukan Presiden, Perry Warjiyo Akui yang Usul Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:30

Wakil Kepala Daerah Dipinggirkan Setelah Pilkada

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:22

Konflik Agraria di Kawasan Hutan Tak Bisa Diselesaikan Instan

Rabu, 21 Januari 2026 | 17:20

Krisis Bukan pada Energi, tapi Tata Kelola yang Kreatif

Rabu, 21 Januari 2026 | 16:54

Selengkapnya