Berita

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan/Ist

Nusantara

KKP Ditantang Bongkar Pagar Laut di Tangerang

KAMIS, 16 JANUARI 2025 | 01:55 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel pagar laut didesak menyegel sekaligus membongkar pagar laut menggunakan bambu sepanjang 30,16 kilometer (km) di 6 kecamatan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten.

Dalam video yang beredar di media sosial terlihat adanya pemagaran di laut menggunakan bambu. Bambu ditancapkan di laut menjadi pagar yang ditumpuk tanah. 

Alat berat eskavator juga nampak tengah mengeruk lumpur dan menumpuknya di tengah-tengah pagar bambu.


"KKP mestinya juga berani menyegel dan membongkar pagar laut di Tangerang. Sudah terlalu lama persoalan ini muncul tapi belum ada tindakan tegas," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan.

"Siapa pun di belakang pemagaran laut itu, Komisi IV DPR mendukung langkah berani dan tegas dari KKP," sambungnya.

Langkah tegas itu, kata Yohan, bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Terlebih, sekelompok masyarakat mengaku-ngaku bahwa mereka lah yang memasang pagar bambu tersebut.

"Masyarakat juga jangan mau dijadikan tameng pemagaran bambu. Itu tindakan pidana, jadi masyarakat jangan mau dikorbankan," kata Presidium MN KAHMI ini.

Menurut Yohan, KKP juga harus terus memonitor di semua wilayah pesisir Indonesia jangan sampai ada pemagaran bambu serupa. 

"KKP kami minta monitor wilayah pesisir di seluruh Indonesia jangan sampai ada lagi pemagaran bambu yang menghalangi nelayan mencari nafkah," tegas politikus PAN ini.

Yohan menyampaikan, pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir harus memerhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat setempat.

"Kalau bandel tidak melestarikan lingkungan dan tidak memperhatikan keberlangsungan ekonomi nelayan, tunda saja, evaluasi, batalkan proyek infrastruktur tersebut," pungkas Yohan.



Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kemitraan PLN Perkuat KDKMP jadi Penggerak Ekonomi Desa

Jumat, 16 Oktober 2026 | 06:16

Pemerintah Serap Masukan Akademisi hingga Peneliti untuk Perkuat Ekonomi Biru

Jumat, 16 Oktober 2026 | 05:53

Tak Hanya Tunjuk Kepala Baru, Pemerintah Diminta Serius Benahi BNPB

Jumat, 16 Oktober 2026 | 05:23

BUK dan Bukti Kegagalan SKK Migas

Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:59

Korupsi Dana Bencana Bentuk Pengkhianatan terhadap Amanah Kemanusiaan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 04:29

Wajah Muda Kemiskinan yang Berubah

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:58

Maruli Berjabat Tangan dengan Gibran

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:29

Lokasi Ledakan di Pasar Cimanggis-Ciputat Bukan SPPG

Jumat, 16 Oktober 2026 | 03:00

Selain Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala Perwakilan BPK Jateng Ahmad Luthfi

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02:45

Perpaduan Kekuatan Laut dan Udara Warnai Demo Pendaratan Amfibi di Pantai Banongan

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02:08

Selengkapnya