Berita

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan/Ist

Nusantara

KKP Ditantang Bongkar Pagar Laut di Tangerang

KAMIS, 16 JANUARI 2025 | 01:55 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyegel pagar laut didesak menyegel sekaligus membongkar pagar laut menggunakan bambu sepanjang 30,16 kilometer (km) di 6 kecamatan pesisir Kabupaten Tangerang, Banten.

Dalam video yang beredar di media sosial terlihat adanya pemagaran di laut menggunakan bambu. Bambu ditancapkan di laut menjadi pagar yang ditumpuk tanah. 

Alat berat eskavator juga nampak tengah mengeruk lumpur dan menumpuknya di tengah-tengah pagar bambu.


"KKP mestinya juga berani menyegel dan membongkar pagar laut di Tangerang. Sudah terlalu lama persoalan ini muncul tapi belum ada tindakan tegas," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan.

"Siapa pun di belakang pemagaran laut itu, Komisi IV DPR mendukung langkah berani dan tegas dari KKP," sambungnya.

Langkah tegas itu, kata Yohan, bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Terlebih, sekelompok masyarakat mengaku-ngaku bahwa mereka lah yang memasang pagar bambu tersebut.

"Masyarakat juga jangan mau dijadikan tameng pemagaran bambu. Itu tindakan pidana, jadi masyarakat jangan mau dikorbankan," kata Presidium MN KAHMI ini.

Menurut Yohan, KKP juga harus terus memonitor di semua wilayah pesisir Indonesia jangan sampai ada pemagaran bambu serupa. 

"KKP kami minta monitor wilayah pesisir di seluruh Indonesia jangan sampai ada lagi pemagaran bambu yang menghalangi nelayan mencari nafkah," tegas politikus PAN ini.

Yohan menyampaikan, pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir harus memerhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat setempat.

"Kalau bandel tidak melestarikan lingkungan dan tidak memperhatikan keberlangsungan ekonomi nelayan, tunda saja, evaluasi, batalkan proyek infrastruktur tersebut," pungkas Yohan.



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya