Berita

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti dalam Pembukaan Tanwir I 'Aisyiyah pada Rabu, 15 Januari 2025/Ist

Nusantara

Mendikdasmen Apresiasi Peran ‘Aisyiyah Bangun Gerakan Pendidikan Anak Usia Dini

RABU, 15 JANUARI 2025 | 19:56 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Banyak anak Indonesia yang belum berkesempatan mendapatkan layanan pendidikan dan banyak anak putus sekolah yang karena keadaannya baik karena keadaan ekonomi maupun faktor lain dalam kehidupan menempatkan mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan sebagaimana mestinya.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti dalam Pembukaan Tanwir I 'Aisyiyah pada Rabu, 15 Januari 2025.

Dalam pembukaan Tanwir I bertema "Dinamisasi Perempuan Berkemajuan Mewujudkan Indonesia Berkeadilan" ini Mu'ti menyampaikan harapannya agar 'Aisyiyah bisa menjadi mitra Kemendikdasmen dalam mewujudkan pendidikan inklusif sehingga semua anak apapun kondisinya bisa mendapatkan pendidikan berkualitas.


Pendidikan inklusi diharapkan dapat mendukung pemenuhan wajib belajar 13 th yang dimulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD).

"Wajib belajar 13 tahun ini meniscayakan peran penting dan dukungan masyarakat khususnya 'Aisyiyah yang selama ini memiliki gerakan luar biasa dalam pendidikan anak usia dini," jelasnya.

Mu'ti menyebut TK ABA yang tersebar di seluruh pelosok negeri hingga mancanegara jumlahnya telah mencapai lebih dari 20 ribu sangat mendukung gerakan pendidikan Indonesia.

"Ini adalah angka terbesar layanan pendidikan yang dimiliki ormas bahkan jauh lebih banyak jumlahnya dibandingkan TK yang dimiliki pemerintah," tegasnya.

Abdul Mukti juga sangat mengapresiasi peran 'Aisyiyah dalam pendidikan inklusif terutama pendidikan yang berbasis masyarakat karena banyak anak disabilitas maupun non disabilitas yang belum mendapatkan layanan pendidikan.

"Pendidikan inklusi yang menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama membangun komitmen mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi disabilitas atau pelajar berkebutuhan khusus itu belum berjalan sebagaimana yang diharapkan," tambah Mu'ti.

Oleh karena itu Mu'ti berharap kerja sama ini khususnya dalam bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan inklusi dapat mensukseskan keinginan bersama dalam memberikan pendidikan bermutu bagi semua.

Sinergi Kemendikdasmen dan 'Aisyiyah dalam gerakan pendidikan inklusif 'Aisyiyah ini diwujudkan dalam penandatanganan kerjasama yang dilakukan di Pembukaan Tanwir I 'Aisyiyah ini.

Tri Hastuti 'Aisyiyah selalu Sekretaris Umum PP 'Aisyiyah menyampaikan bahwa kerjasama akan meliputi, pertama, peningkatan kapasitas pendidik maupun tenaga pendidik. Kedua, penguatan peran keluarga dalam pendidikan inklusif, pendidikan karakter, literasi, dan numerasi. Ketiga, penguatan kompetensi literasi dan numerasi bagi peserta didik. Keempat, penyelenggaraan wajib belajar 13 tahun yang inklusif.

Lebih lanjut Tri mengungkapkan bahwa 'Aisyiyah sudah mengupayakan pendidikan inklusif dengan meningkatkan kapasitas guru dan tenaga pendidik perihal pendidikan inklusif, pengembangan SOP layanan pendidikan inklusif, parenting pendidikan inklusif, hingga penyelenggaraan PKBM bagi pemulung maupun korban perkawinan anak.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya