Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD/Istimewa
Keberadaan pagar bambu sepanjang lebih dari 30 kilometer di pesisir Tangerang, Banteng, turut disorot mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.
Menurut Mahfud, langkah aparat berwenang menyegel pagar tersebut sudah benar. Namun, ia mengkritik bahwa tindakan seperti itu tidak seharusnya menunggu perintah Presiden.
"Kan kasihan Presiden harus memerintahkan. Itu kan harus secara otomatis di tingkat paling tidak kabupaten lah, bahwa itu harus bertindak cepat karena sudah jelas melanggar aturan," kata Mahfud lewat kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu 15 Januari 2025.
Mantan Cawapres 2024 itu juga menyinggung soal dugaan pihak yang berada di balik proyek pagar tersebut. Ia merasa aneh jika tidak ada pejabat yang berani menyatakan siapa pemilik sebenarnya pagar laut puluhan kilometer itu.
Menurutnya, keberadaan aparat Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) hingga Badan Keamanan Laut (Bakamla) seharusnya mempermudah pelacakan aktivitas di laut.
"Di seluruh sudut laut itu bisa terekam Pusat Komando dan Pengendalian. Pencuri ikan saja ketahuan. Sehingga bagi saya aneh, begitu ditemukan saling mengaku tidak tahu," tegas Mahfud.
Ia juga mempertanyakan klaim bahwa pagar tersebut dibangun oleh kelompok nelayan untuk menahan abrasi. Menurutnya, argumen tersebut tidak masuk akal, mengingat biaya proyek tersebut diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
"Jadi pasti korporasi atau yang punya modal besar yang membiayai itu. Baru setelah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku," tandasnya.
Mahfud pun mengingatkan pentingnya transparansi dan tindakan tegas dalam kasus ini untuk menjaga wibawa hukum dan kedaulatan di Indonesia.
