Berita

Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD/Istimewa

Politik

Pemilik Pagar Bambu di Laut Belum Ketemu, Mahfud: Pencuri Ikan Saja Ketahuan

RABU, 15 JANUARI 2025 | 14:21 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Keberadaan pagar bambu sepanjang lebih dari 30 kilometer di pesisir Tangerang, Banteng, turut disorot mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Menurut Mahfud, langkah aparat berwenang menyegel pagar tersebut sudah benar. Namun, ia mengkritik bahwa tindakan seperti itu tidak seharusnya menunggu perintah Presiden.

"Kan kasihan Presiden harus memerintahkan. Itu kan harus secara otomatis di tingkat paling tidak kabupaten lah, bahwa itu harus bertindak cepat karena sudah jelas melanggar aturan," kata Mahfud lewat kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu 15 Januari 2025.


Mantan Cawapres 2024 itu juga menyinggung soal dugaan pihak yang berada di balik proyek pagar tersebut. Ia merasa aneh jika tidak ada pejabat yang berani menyatakan siapa pemilik sebenarnya pagar laut puluhan kilometer itu. 

Menurutnya, keberadaan aparat Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) hingga Badan Keamanan Laut (Bakamla) seharusnya mempermudah pelacakan aktivitas di laut.

"Di seluruh sudut laut itu bisa terekam Pusat Komando dan Pengendalian. Pencuri ikan saja ketahuan. Sehingga bagi saya aneh, begitu ditemukan saling mengaku tidak tahu," tegas Mahfud.

Ia juga mempertanyakan klaim bahwa pagar tersebut dibangun oleh kelompok nelayan untuk menahan abrasi. Menurutnya, argumen tersebut tidak masuk akal, mengingat biaya proyek tersebut diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

"Jadi pasti korporasi atau yang punya modal besar yang membiayai itu. Baru setelah ketahuan gelagapan mencari orang untuk mengaku," tandasnya.

Mahfud pun mengingatkan pentingnya transparansi dan tindakan tegas dalam kasus ini untuk menjaga wibawa hukum dan kedaulatan di Indonesia.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya