Berita

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Semangat Awal Tahun 2025 by IDN Times, Rabu 15 Januari 2025/Tangkapan layar RMOL

Bisnis

Luhut Ogah RI Disamakan dengan Nigeria, Kenapa?

RABU, 15 JANUARI 2025 | 14:02 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan kekesalannya ketika Bank Dunia membandingkan tingkat ketaatan pajak masyarakat Indonesia dengan Nigeria. 

Pernyataan tersebut disampaikan Luhut dalam acara Semangat Awal Tahun 2025 by IDN Times di Jakarta pada Rabu 15 Januari 2025.

“Mereka mengatakan Indonesia salah satu negara yang kolek pajaknya paling jelek. Kita disamakan sama Nigeria ya waktu itu. Saya agak tersinggung juga itu,” ujarnya.


Menanggapi kritik tersebut, Luhut menjelaskan bahwa pemerintah tengah mengembangkan GovTech sebagai langkah digitalisasi, termasuk untuk meningkatkan ketaatan pajak melalui sistem Coretax. 

Sistem ini, kata Luhut merupakan salah satu upaya yang dirancang Kementerian Keuangan untuk memperbaiki pengelolaan pajak di Indonesia.

“Sehingga tadi seperti contoh mengenai kritik dari World Bank, kita lakukan respons dengan GovTech ini. Dari empat pilihan yang kita buat dari salah satu cortex yang dibuat Menteri Keuangan yang sangat hebat,” tuturnya.

Meski demikian, Luhut mengakui bahwa Coretax masih dalam tahap awal pengembangan, sehingga wajar jika masih terdapat kekurangan. Ia meminta masyarakat untuk tidak terlalu cepat mengkritik sistem tersebut.

“Ya tentu dalam satu bulan pertama orang, pastilah ada yang kurang sana-sini. Terus orang kritik, jangan buru-buru kritik,”tegas Luhut.

Berdasarkan proyeksi Bank Dunia, jika Indonesia berhasil meningkatkan tingkat penyerapan pajak, maka ada potensi tambahan sebesar 6,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“World Bank bilang, eh kalau kalian bisa collect pajak di bawah ini dengan benar, kalian akan bisa mendapatkan 6,4 persen dari GDP kalian. Itu equivalent kepada kira-kira Rp 1.500 triliun. Potensi yang kita bisa ambil,” kata Luhut.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Jaga Energi dan Cairan, Tantangan 14.000 Pelari Maybank Marathon 2026

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:25

Bawa Hasil Riset UGM ke Bursa, SWAP Bidik Dana Segar Rp45 Miliar Lewat IPO\

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:14

BEI Agendakan RUPSLB, Catat Syarat Kehadirannya

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:00

Iran Anggap Negara Pendukung Perang Ekonomi AS sebagai Musuh

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:21

ASBI Laporkan Dugaan Penggelapan ke BEI-OJK, Enam Pihak Jadi Terlapor

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:03

Hasil Penelitian Ungkap Air Galon Guna Ulang Tak Berisiko Kanker

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:02

Pemuda Katolik NTT Berangkatkan Puluhan Relawan ke Flores

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:42

PAN Launching Lapor PAN dan PANsar Murah

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:27

Pertina Bawa Polemik Legalitas ke PTUN dan PN Jakpus

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:14

TNI AL Berhasil Operasi Patah Tulang Korban Gempa NTT di KRI

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:02

Selengkapnya