Berita

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Semangat Awal Tahun 2025 by IDN Times, Rabu 15 Januari 2025/Tangkapan layar RMOL

Bisnis

Luhut Ogah RI Disamakan dengan Nigeria, Kenapa?

RABU, 15 JANUARI 2025 | 14:02 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan kekesalannya ketika Bank Dunia membandingkan tingkat ketaatan pajak masyarakat Indonesia dengan Nigeria. 

Pernyataan tersebut disampaikan Luhut dalam acara Semangat Awal Tahun 2025 by IDN Times di Jakarta pada Rabu 15 Januari 2025.

“Mereka mengatakan Indonesia salah satu negara yang kolek pajaknya paling jelek. Kita disamakan sama Nigeria ya waktu itu. Saya agak tersinggung juga itu,” ujarnya.


Menanggapi kritik tersebut, Luhut menjelaskan bahwa pemerintah tengah mengembangkan GovTech sebagai langkah digitalisasi, termasuk untuk meningkatkan ketaatan pajak melalui sistem Coretax. 

Sistem ini, kata Luhut merupakan salah satu upaya yang dirancang Kementerian Keuangan untuk memperbaiki pengelolaan pajak di Indonesia.

“Sehingga tadi seperti contoh mengenai kritik dari World Bank, kita lakukan respons dengan GovTech ini. Dari empat pilihan yang kita buat dari salah satu cortex yang dibuat Menteri Keuangan yang sangat hebat,” tuturnya.

Meski demikian, Luhut mengakui bahwa Coretax masih dalam tahap awal pengembangan, sehingga wajar jika masih terdapat kekurangan. Ia meminta masyarakat untuk tidak terlalu cepat mengkritik sistem tersebut.

“Ya tentu dalam satu bulan pertama orang, pastilah ada yang kurang sana-sini. Terus orang kritik, jangan buru-buru kritik,”tegas Luhut.

Berdasarkan proyeksi Bank Dunia, jika Indonesia berhasil meningkatkan tingkat penyerapan pajak, maka ada potensi tambahan sebesar 6,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“World Bank bilang, eh kalau kalian bisa collect pajak di bawah ini dengan benar, kalian akan bisa mendapatkan 6,4 persen dari GDP kalian. Itu equivalent kepada kira-kira Rp 1.500 triliun. Potensi yang kita bisa ambil,” kata Luhut.

Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

ICMI Terima Wakaf 2 Ribu Mushaf Al-Qur'an

Minggu, 22 Februari 2026 | 00:10

Tantangan Direksi Baru BPJS Kesehatan Tak Ringan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:43

Polri di Bawah Presiden Sudah Paten dan Tidak Ada Perdebatan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

AKBP Catur cuma Sepekan Jabat Plh Kapolres Bima Kota

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

Palu Emas Paman

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:01

BNI Perkuat Aksi Lingkungan, 423 Kg Sampah Berhasil Diangkut dari Pantai Mertasari

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:56

BI-Kemenkeu Sepakati Pengalihan Utang Tahun Ini, Nilainya Rp173,4 Triliun

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:40

Teror Ketua BEM UGM, Komisi III Dorong Laporan Resmi ke Aparat

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:14

PB IKA PMII Pimpinan Fathan Subchi Pastikan Kepengurusan Sah Secara Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:37

BNI Rayakan Imlek 2577 Kongzili Bersama Nasabah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:03

Selengkapnya