Berita

Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara Semangat Awal Tahun 2025 by IDN Times, Rabu 15 Januari 2025/Tangkapan layar RMOL

Bisnis

Luhut Ogah RI Disamakan dengan Nigeria, Kenapa?

RABU, 15 JANUARI 2025 | 14:02 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan kekesalannya ketika Bank Dunia membandingkan tingkat ketaatan pajak masyarakat Indonesia dengan Nigeria. 

Pernyataan tersebut disampaikan Luhut dalam acara Semangat Awal Tahun 2025 by IDN Times di Jakarta pada Rabu 15 Januari 2025.

“Mereka mengatakan Indonesia salah satu negara yang kolek pajaknya paling jelek. Kita disamakan sama Nigeria ya waktu itu. Saya agak tersinggung juga itu,” ujarnya.


Menanggapi kritik tersebut, Luhut menjelaskan bahwa pemerintah tengah mengembangkan GovTech sebagai langkah digitalisasi, termasuk untuk meningkatkan ketaatan pajak melalui sistem Coretax. 

Sistem ini, kata Luhut merupakan salah satu upaya yang dirancang Kementerian Keuangan untuk memperbaiki pengelolaan pajak di Indonesia.

“Sehingga tadi seperti contoh mengenai kritik dari World Bank, kita lakukan respons dengan GovTech ini. Dari empat pilihan yang kita buat dari salah satu cortex yang dibuat Menteri Keuangan yang sangat hebat,” tuturnya.

Meski demikian, Luhut mengakui bahwa Coretax masih dalam tahap awal pengembangan, sehingga wajar jika masih terdapat kekurangan. Ia meminta masyarakat untuk tidak terlalu cepat mengkritik sistem tersebut.

“Ya tentu dalam satu bulan pertama orang, pastilah ada yang kurang sana-sini. Terus orang kritik, jangan buru-buru kritik,”tegas Luhut.

Berdasarkan proyeksi Bank Dunia, jika Indonesia berhasil meningkatkan tingkat penyerapan pajak, maka ada potensi tambahan sebesar 6,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“World Bank bilang, eh kalau kalian bisa collect pajak di bawah ini dengan benar, kalian akan bisa mendapatkan 6,4 persen dari GDP kalian. Itu equivalent kepada kira-kira Rp 1.500 triliun. Potensi yang kita bisa ambil,” kata Luhut.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

TNI Terima Penyerahan 75 Senjata Peninggalan Konflik Sosial Maluku

Minggu, 04 Oktober 2026 | 03:17

MPSI Dorong Badan Khusus Tangani Pengungsi Internal Papua

Minggu, 04 Oktober 2026 | 02:50

KDMP: Dari Dukungan Negara Menuju Kemandirian Anggota

Minggu, 04 Oktober 2026 | 02:25

Gibran Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keabsahan Ijazah

Minggu, 04 Oktober 2026 | 01:50

Berpengalaman di Bidang Reserse, Irjen Dadang Didapuk jadi Kapolda Metro

Minggu, 04 Oktober 2026 | 01:20

Ketika Karbon Menjadi Komoditas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 00:43

Miliki Segudang Pengalaman, Tugas Berat Kini Menanti Herimen sebagai Kabaharkam

Minggu, 04 Oktober 2026 | 00:28

Laporan Keuangan Danantara Ditargetkan Rampung Oktober

Minggu, 04 Oktober 2026 | 00:04

Kapolri Baru Harus Usut Kasus Pembubaran Ibadah GKPI Mauk Sepatan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 23:33

Polisi Didesak Ungkap Kasus Pemecahan Kaca Mobil Jurnalis di Depok

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 23:13

Selengkapnya