Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Kanal YouTube Sejumlah Tokoh Hilang Usai Kritik Pemerintah

RABU, 15 JANUARI 2025 | 12:26 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kanal YouTube yang dimiliki sejumlah tokoh mendadak hilang usai membuat konten yang mengkritik pemerintah. Hal ini memunculkan kekhawatiran kebebasan masyarakat dalam berpendapat mulai terancam.

Menanggapi hal ini, peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil menegaskan, kebebasan berekspresi adalah hak yang harus dilindungi oleh negara.

"Ketika intimidasi dan peretasan terjadi, ini adalah masalah serius yang menunjukkan kurangnya jaminan keamanan siber bagi warga negara," kata Fadli, Rabu 15 Januari 2025.


Pegiat media sosial dan konten kreator, Mazdjo Pray, membenarkan ada banyak kanal YouTube yang hilang setelah membahas isu-isu politik yang dianggap sensitif. 

"Ini adalah permasalahan klasik. Sejak 2012, saya melihat YouTube sebagai platform kebebasan berpendapat, namun kini banyak yang merasa terancam," tuturnya.

Ia pun menyarankan agar para konten kreator memiliki asosiasi sehingga bisa melindungi dan mengadvokasi satu sama lain jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Asosiasi itu nanti fungsinya salah satunya adalah untuk, misalnya, mengasistensi dan mempertebal bahwa apa yang disampaikan oleh konten kreator politik ini adalah hal yang tidak bersifat hate speech itu. Ada di situ semacam bukan pendidikan ya. Semacam memberikan kode etik lah," tegasnya.

Adapun sejumlah tokoh dan pengamat politik yang kanal YouTube miliknya sempat dan mendadak hilang setelah mengomentari isu politik di antaranya Akbar Faisal, Feri Amsari, dan Hendri Satrio.

Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

DPR Minta Pemerintah Perkuat Insfrastruktur Kesehatan

Senin, 26 Oktober 2026 | 16:28

Obligasi Global Perdana Danantara Laris

Senin, 26 Oktober 2026 | 16:13

Legislator PDIP Ini Janji Perjuangkan Alsintan

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:57

Pengurangan Angka Pelanggaran Jadi Indikator Keberhasilan Operasi Patuh Jaya 2026

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:44

KNMP Potensi Menjawab Kebutuhan Nelayan Kecil

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:30

Sinopsis dan Kisah Kelam Clayface, Musuh Ikonik Batman

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:19

Pemakzulan Gibran Harus Lewat Jalur Konstitusi, Bukan cuma Tekanan Politik

Senin, 26 Oktober 2026 | 15:15

Jelang Pemilu, Oposisi Israel Klaim Netanyahu Tak Layak Pimpin Negara

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:58

Pemerintah Siapkan Skema Baru Pengadaan Energi, Negara Bakal Deal Langsung dengan Pemasok

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:57

KPU Perlu Fokus Benahi Pemilu 2029

Senin, 26 Oktober 2026 | 14:53

Selengkapnya