Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Kanal YouTube Sejumlah Tokoh Hilang Usai Kritik Pemerintah

RABU, 15 JANUARI 2025 | 12:26 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kanal YouTube yang dimiliki sejumlah tokoh mendadak hilang usai membuat konten yang mengkritik pemerintah. Hal ini memunculkan kekhawatiran kebebasan masyarakat dalam berpendapat mulai terancam.

Menanggapi hal ini, peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil menegaskan, kebebasan berekspresi adalah hak yang harus dilindungi oleh negara.

"Ketika intimidasi dan peretasan terjadi, ini adalah masalah serius yang menunjukkan kurangnya jaminan keamanan siber bagi warga negara," kata Fadli, Rabu 15 Januari 2025.


Pegiat media sosial dan konten kreator, Mazdjo Pray, membenarkan ada banyak kanal YouTube yang hilang setelah membahas isu-isu politik yang dianggap sensitif. 

"Ini adalah permasalahan klasik. Sejak 2012, saya melihat YouTube sebagai platform kebebasan berpendapat, namun kini banyak yang merasa terancam," tuturnya.

Ia pun menyarankan agar para konten kreator memiliki asosiasi sehingga bisa melindungi dan mengadvokasi satu sama lain jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Asosiasi itu nanti fungsinya salah satunya adalah untuk, misalnya, mengasistensi dan mempertebal bahwa apa yang disampaikan oleh konten kreator politik ini adalah hal yang tidak bersifat hate speech itu. Ada di situ semacam bukan pendidikan ya. Semacam memberikan kode etik lah," tegasnya.

Adapun sejumlah tokoh dan pengamat politik yang kanal YouTube miliknya sempat dan mendadak hilang setelah mengomentari isu politik di antaranya Akbar Faisal, Feri Amsari, dan Hendri Satrio.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

MBG Prasmanan Ajarkan Anak Menghargai Makanan dan Kurangi Food Waste

Minggu, 15 November 2026 | 16:21

Bank MAS dan KPKNL Digugat Rp14,19 Miliar di PN Jaksel

Minggu, 15 November 2026 | 16:17

Prabowo Layak Lirik Sandiaga Uno untuk Kursi RI 2

Minggu, 15 November 2026 | 15:10

Ribuan Massa ARBI Serukan Wapres Pengganti Gibran Tak Islamofobia

Minggu, 15 November 2026 | 15:04

Nama Wapres Pengganti Gibran Diumumkan Sepekan Lagi

Minggu, 15 November 2026 | 14:20

Nusron Wahid Digugat Rp1 Miliar ke PN Jaksel Atas Dugaan Perbuatan Melawan Hukum

Minggu, 15 November 2026 | 14:15

Produksi Migas MedcoEnergi Naik 19 Persen, Tembus 170,1 Ribu BOEPD

Minggu, 15 November 2026 | 14:10

Bahlil Tegaskan RI Tak Mau Asal Sambungkan Listrik ke Negara ASEAN

Minggu, 15 November 2026 | 13:44

Indonesia Tegaskan Persatuan ASEAN Kunci Stabilitas dan Keamanan Kawasan

Minggu, 15 November 2026 | 13:37

KPK Buka Peluang Hadirkan Raja Juli di Sidang Kasus Kuansing

Minggu, 15 November 2026 | 13:35

Selengkapnya