Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Kanal YouTube Sejumlah Tokoh Hilang Usai Kritik Pemerintah

RABU, 15 JANUARI 2025 | 12:26 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kanal YouTube yang dimiliki sejumlah tokoh mendadak hilang usai membuat konten yang mengkritik pemerintah. Hal ini memunculkan kekhawatiran kebebasan masyarakat dalam berpendapat mulai terancam.

Menanggapi hal ini, peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanil menegaskan, kebebasan berekspresi adalah hak yang harus dilindungi oleh negara.

"Ketika intimidasi dan peretasan terjadi, ini adalah masalah serius yang menunjukkan kurangnya jaminan keamanan siber bagi warga negara," kata Fadli, Rabu 15 Januari 2025.


Pegiat media sosial dan konten kreator, Mazdjo Pray, membenarkan ada banyak kanal YouTube yang hilang setelah membahas isu-isu politik yang dianggap sensitif. 

"Ini adalah permasalahan klasik. Sejak 2012, saya melihat YouTube sebagai platform kebebasan berpendapat, namun kini banyak yang merasa terancam," tuturnya.

Ia pun menyarankan agar para konten kreator memiliki asosiasi sehingga bisa melindungi dan mengadvokasi satu sama lain jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Asosiasi itu nanti fungsinya salah satunya adalah untuk, misalnya, mengasistensi dan mempertebal bahwa apa yang disampaikan oleh konten kreator politik ini adalah hal yang tidak bersifat hate speech itu. Ada di situ semacam bukan pendidikan ya. Semacam memberikan kode etik lah," tegasnya.

Adapun sejumlah tokoh dan pengamat politik yang kanal YouTube miliknya sempat dan mendadak hilang setelah mengomentari isu politik di antaranya Akbar Faisal, Feri Amsari, dan Hendri Satrio.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Utang dan Delusi Pembangunan

Rabu, 16 September 2026 | 05:52

Tak Ulangi Kesalahan Purbaya, Suahasil Diharapkan Terus Gelorakan Ekonomi Konstitusi

Rabu, 16 September 2026 | 05:22

Pengukuhan Pengurus PERKAPI Bakal Dihadiri Menhum dan Ketua Komisi XIII DPR

Rabu, 16 September 2026 | 04:44

Fungsi KDKMP yang ‘Disabotase’

Rabu, 16 September 2026 | 04:24

Menhan Sjafrie Apresiasi Bantuan Jepang dalam Atasi Karhutla

Rabu, 16 September 2026 | 03:57

Politikus Senior PKS: PPHN Jangan jadi RPJPN Kedua

Rabu, 16 September 2026 | 03:30

38 Aset Senilai Rp846 Miliar Disita Kejagung dalam Kasus Febrie

Rabu, 16 September 2026 | 03:03

Kegiatan Belajar di SMPN 16 Medan Pulih 100 Persen Usai Dilanda Banjir

Rabu, 16 September 2026 | 02:48

WNA Malaysia Laporkan Pamen Polri Terkait Kasus Investasi Emas ke Bareskrim

Rabu, 16 September 2026 | 02:24

Kemensos Apresiasi Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Sulsel Mulai Beroperasi

Rabu, 16 September 2026 | 01:59

Selengkapnya