Berita

Pakar ekonomi Dradjad Wibowo/Tangkapan layar

Politik

Drajad Wibowo Minta Presiden Perintahkan TNI Cabut Pagar Laut di Tangerang

RABU, 15 JANUARI 2025 | 08:47 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Presiden Prabowo Subianto diminta tegas terhadap aksi pemagaran laut di pesisir utara Tangerang yang melanggar aturan.

Pakar ekonomi Dradjad Wibowo meminta Presiden  memerintahkan TNI untuk mencabut seluruh pagar bambu tersebut.

“Saya meminta kepada Pak Presiden Prabowo, tolong segera perintahkan TNI untuk mencopot pagar itu,” kata Dradjad dalam acara Top Economy di Metro TV, bertemakan Usut Pagar Laut Siapa Takut, dikutip Rabu, 15 Januari 2025.


Ia mengatakan negara memiliki hak atas sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Jika pagar-pagar bambu sepanjang 30,16 kilometer itu tidak diketahui siapa pemiliknya, maka negara bisa turun tangan membereskan hal itu.

“Ini kan haknya negara, negara yang berkuasa, kalau tidak ada yang punya, tidak ada yang mengaku, ya tinggal cabut saja, orang itu tidak sah juga pembangunannya,” katanya.

Menurutnya, untuk mengetahui siapa pemiliknya akan menimbulkan perdebatan panjang.  Jika semua mengklaim, negara bisa mengambil alih dan mencabut pagar itu. Terlebih pembangunannya melanggar aturan.

“Daripada berpanjang-panjang, presiden kan ingin semuanya selalu bergerak cepat, langsung saja dicopot,” tuutpnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya