Berita

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Bahtra Banong/RMOL

Politik

Retreat Kepala Daerah Jawab Kebuntuan Sinkronisasi dengan Pusat

SELASA, 14 JANUARI 2025 | 22:00 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pembekalan atau retreat kepala daerah terpilih 2024 yang akan digelar Presiden Prabowo Subianto, dinilai sebagai langkah untuk menyingkronisasikan visi pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat. 

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Bahtra Banong, kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, pada Selasa, 14 Januari 2025.

Legislator daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara itu menjelaskan, dengan kesamaan persepsi dan pola kerja yang sama untuk menuju visi besar Indonesia Emas 2045, maka pemerintah daerah dapat menerjemahkan, mengeksekusi dan mengakselerasi program-program dari pemerintahan pusat.


"Sehingga sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah bisa menciptakan akselerasi pembangunan di daerah," tutur Bahtra. 

Dia memandang, melalui pengalaman pelaksanaan retreat menteri-menteri Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto, dapat dilihat bahwa tata kelola pemerintahan pusat dapat berjalan dengan baik. 

Maka dari itu, Bahtra meyakini retreat kepala daerah terpilih dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 kemarin juga dapat menciptakan iklim tata kelola pemerintahan daerah yang selaras dengan pemerintah pusat, khususnya untuk mencapai target Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045.

"Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program-program strategis yang dirancang pemerintah pusat dapat terlaksana secara optimal di tingkat daerah," katanya. 

"Karenanya, diharapkan (retreat) dapat menyatukan para kepala daerah agar memiliki kesamaan persepsi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan baik pusat maupun daerah," demikian Bahtra menambahkan.


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Denny Indrayana Optimistis MK Diskualifikasi Gibran

Senin, 05 Oktober 2026 | 10:05

Harga Minyak Dunia Membara, Rupiah Kembali Dekati Rp18.000 per Dolar AS

Senin, 05 Oktober 2026 | 10:03

Prabowo Pimpin Upacara HUT ke-81 TNI di Cilangkap

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:55

Nonton Film ‘Istimewa’ Bareng Penyandang Disabilitas, Legislator PKS Dorong Kesetaraan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:49

Masuknya RG Jadi Wantimpres Pelajaran untuk Tak Terlalu Anti Kekuasaan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:43

Ribuan Prajurit Dikerahkan Dalam HUT ke-81 TNI di Cilangkap

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:34

SBY dan Jokowi Kompak Hadir di Upacara HUT Ke-81 TNI

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:33

IHSG Positif di Awal Perdagangan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:32

Profil Komandan Upacara HUT Ke-81 TNI Letjen TNI Lucky Avianto

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:18

KPK Telusuri Dugaan Setoran dari Wajib Pajak Sektor Pertambangan di Banjarmasin

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:17

Selengkapnya