Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Rugi Miliaran Dolar, Ribuan Karyawan Gazprom Terancam PHK Massal

SELASA, 14 JANUARI 2025 | 09:19 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Perusahaan energi raksasa Rusia, Gazprom, berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di kantor pusatnya di St. Petersburg. Langkah ini diambil setelah perusahaan mengalami kerugian tahunan pertama dalam 25 tahun terakhir.

Juru bicara Gazprom Sergey Kupriyanov mengonfirmasi laporan sebelumnya tentang rencana tersebut oleh 47news.ru kepada kantor berita Forbes dan TASS pada Senin 13 Januari 2025, menyusul terbitnya surat yang ditulis oleh Wakil Ketua Elena Ilyukhina. 

Ditujukan kepada CEO Alexey Miller, dokumen tersebut mengusulkan pemotongan jumlah karyawan di bagian administrasi dari 4.100 menjadi 2.500.


"Ya, dokumen itu asli. Kami tidak berencana mengomentarinya," kata Kupriyanov, seperti dikutip dari Forbes.

Pengurangan ini setara dengan sekitar 40 persen dari total karyawan di kantor pusat. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tantangan signifikan yang dihadapi perusahaan, termasuk hilangnya pangsa pasar di Eropa setelah dimulainya konflik di Ukraina.

Pada tahun 2023, Gazprom mencatat kerugian bersih hampir
7 miliar Dolar AS, kerugian tahunan pertama sejak 1999. Kerugian ini disebabkan oleh penurunan drastis ekspor gas ke Eropa akibat sanksi Barat dan penghentian pasokan melalui pipa yang melewati Ukraina.

Setelah konflik di Ukraina pada tahun 2022, ekspor Gazprom ke Uni Eropa, yang sebelumnya merupakan pasar terbesar, menurun drastis. Hal ini diperparah dengan sabotase jaringan pipa Nord Stream pada September 2022 dan penolakan Ukraina untuk memperpanjang perjanjian transit gas, yang menyebabkan penghentian pasokan gas Rusia melalui Ukraina per 1 Januari 2025. 

Data terbaru yang tersedia menunjukkan bahwa Grup Gazprom mempekerjakan lebih dari 498.000 orang, yang mencakup 0,7 persen dari total lapangan kerja di seluruh Rusia.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya