Berita

Ilustrasi pagar laut/RMOL

Politik

Pelaku Pemagaran Laut Jangan Adu Domba Rakyat!

SENIN, 13 JANUARI 2025 | 19:13 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Klaim sepihak dari kelompok nelayan yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Pantura (JRP) dianggap hanya untuk menutupi pelaku sebenarnya dalam kisruh pagar laut di Tangerang, Banten.

Untuk itu, anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mewanti-wanti JRP agar tidak mengatasnamakan nelayan untuk menutupi aktor di balik pemagaran laut tersebut.

“Saya juga ingatkan kepada siapapun yang punya proyek pagar ini, berhentilah kalian mengadu domba rakyat dengan klaim-klaim tidak bertanggung jawab seperti ini,” tegas Johan kepada wartawan, Senin, 13 Januari 2025.


Menurut Johan, para nelayan tidak mungkin dengan sengaja memasang pagar laut yang panjangnya mencapai puluhan kilometer itu. 

“Untuk makan sehari-hari saja nelayan kita saja susah, apalagi berpikir untuk memagari laut sepanjang 30 km lebih, mustahil lah,” tegasnya.

Ia meminta agar pelaku utama pemagaran laut bertanggung jawab atas tindakan melawan hukum tersebut dan tidak menyalahkan para nelayan.

“Baiknya kalian ngaku saja dan bertanggung jawab jawab atas kejahatan yang sudah kalian lakukan ini,” tegas Johan lagi.

Ia pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu tersebut dan memastikan bahwa segala bentuk pelanggaran hukum yang berdampak pada masyarakat pesisir dapat diatasi dengan cepat. 

"Kami tidak akan tinggal diam. Kami mendesak transparansi penuh dari semua pihak terkait," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya