Berita

Ilustrasi pagar laut/RMOL

Politik

Pelaku Pemagaran Laut Jangan Adu Domba Rakyat!

SENIN, 13 JANUARI 2025 | 19:13 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Klaim sepihak dari kelompok nelayan yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Pantura (JRP) dianggap hanya untuk menutupi pelaku sebenarnya dalam kisruh pagar laut di Tangerang, Banten.

Untuk itu, anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mewanti-wanti JRP agar tidak mengatasnamakan nelayan untuk menutupi aktor di balik pemagaran laut tersebut.

“Saya juga ingatkan kepada siapapun yang punya proyek pagar ini, berhentilah kalian mengadu domba rakyat dengan klaim-klaim tidak bertanggung jawab seperti ini,” tegas Johan kepada wartawan, Senin, 13 Januari 2025.


Menurut Johan, para nelayan tidak mungkin dengan sengaja memasang pagar laut yang panjangnya mencapai puluhan kilometer itu. 

“Untuk makan sehari-hari saja nelayan kita saja susah, apalagi berpikir untuk memagari laut sepanjang 30 km lebih, mustahil lah,” tegasnya.

Ia meminta agar pelaku utama pemagaran laut bertanggung jawab atas tindakan melawan hukum tersebut dan tidak menyalahkan para nelayan.

“Baiknya kalian ngaku saja dan bertanggung jawab jawab atas kejahatan yang sudah kalian lakukan ini,” tegas Johan lagi.

Ia pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu tersebut dan memastikan bahwa segala bentuk pelanggaran hukum yang berdampak pada masyarakat pesisir dapat diatasi dengan cepat. 

"Kami tidak akan tinggal diam. Kami mendesak transparansi penuh dari semua pihak terkait," tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya