Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Sanksi AS Picu Lonjakan Harga Minyak, Hongaria Peringatkan Krisis Energi

SENIN, 13 JANUARI 2025 | 08:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Hongaria berupaya mencari solusi bersama dengan mitra regionalnya untuk meminimalkan dampak dari kenaikan harga minyak akibat sanksi baru Amerika Serikat (AS) terhadap sektor energi Rusia.

Menteri Luar Negeri Hongaria, Peter Szijjarto, menegaskan bahwa sanksi terbaru AS membawa tantangan berat bagi kawasan Eropa Tengah.

"Paket sanksi ini kembali menimbulkan tantangan berat bagi Eropa Tengah," kata Szijjarto, seperti dikutip dari Reuters, Senin 13 Januari 2025.


"Persediaan minyak mentah yang lebih rendah akan meningkatkan permintaan bahan bakar olahan seperti bensin dan solar, sehingga meningkatkan risiko kenaikan harga yang sangat serius di wilayah tersebut," ujarnya.

Pada 10 Januari 2025, pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengumumkan sanksi luas yang menargetkan pendapatan minyak dan gas Rusia. Sanksi ini mencakup perusahaan energi besar Rusia seperti Gazprom Neft dan Surgutneftegas, serta 183 kapal yang terlibat dalam ekspor energi Rusia. 

Langkah ini bertujuan untuk mengurangi pendapatan Rusia dari ekspor energi, sebagai upaya menekan Moskow terkait konflik di Ukraina. 

Akibat pengumuman sanksi tersebut, harga minyak dunia mengalami kenaikan signifikan. Harga minyak mentah Brent, misalnya, naik 3,7 perssn menjadi 79,76 Dolar AS per barel, setelah sempat melewati 80 Dolar AS per barel untuk pertama kalinya sejak Oktober 2024. Kenaikan ini mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan minyak global akibat sanksi terhadap Rusia. 

Rusia mengecam sanksi baru AS ini, menyatakan bahwa langkah tersebut berisiko mengganggu stabilitas pasar global. Meskipun demikian, Rusia menegaskan akan melanjutkan proyek-proyek produksi minyak dan gasnya, serta tetap menjadi pemain kunci dan andal di pasar energi dunia. 

Situasi ini menambah tekanan pada negara-negara Eropa Tengah, termasuk Hongaria, yang sangat bergantung pada pasokan energi Rusia.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya