Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Sanksi AS Picu Lonjakan Harga Minyak, Hongaria Peringatkan Krisis Energi

SENIN, 13 JANUARI 2025 | 08:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Hongaria berupaya mencari solusi bersama dengan mitra regionalnya untuk meminimalkan dampak dari kenaikan harga minyak akibat sanksi baru Amerika Serikat (AS) terhadap sektor energi Rusia.

Menteri Luar Negeri Hongaria, Peter Szijjarto, menegaskan bahwa sanksi terbaru AS membawa tantangan berat bagi kawasan Eropa Tengah.

"Paket sanksi ini kembali menimbulkan tantangan berat bagi Eropa Tengah," kata Szijjarto, seperti dikutip dari Reuters, Senin 13 Januari 2025.


"Persediaan minyak mentah yang lebih rendah akan meningkatkan permintaan bahan bakar olahan seperti bensin dan solar, sehingga meningkatkan risiko kenaikan harga yang sangat serius di wilayah tersebut," ujarnya.

Pada 10 Januari 2025, pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengumumkan sanksi luas yang menargetkan pendapatan minyak dan gas Rusia. Sanksi ini mencakup perusahaan energi besar Rusia seperti Gazprom Neft dan Surgutneftegas, serta 183 kapal yang terlibat dalam ekspor energi Rusia. 

Langkah ini bertujuan untuk mengurangi pendapatan Rusia dari ekspor energi, sebagai upaya menekan Moskow terkait konflik di Ukraina. 

Akibat pengumuman sanksi tersebut, harga minyak dunia mengalami kenaikan signifikan. Harga minyak mentah Brent, misalnya, naik 3,7 perssn menjadi 79,76 Dolar AS per barel, setelah sempat melewati 80 Dolar AS per barel untuk pertama kalinya sejak Oktober 2024. Kenaikan ini mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan minyak global akibat sanksi terhadap Rusia. 

Rusia mengecam sanksi baru AS ini, menyatakan bahwa langkah tersebut berisiko mengganggu stabilitas pasar global. Meskipun demikian, Rusia menegaskan akan melanjutkan proyek-proyek produksi minyak dan gasnya, serta tetap menjadi pemain kunci dan andal di pasar energi dunia. 

Situasi ini menambah tekanan pada negara-negara Eropa Tengah, termasuk Hongaria, yang sangat bergantung pada pasokan energi Rusia.

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

Memalukan! Rismon Ajukan Restorative Justice

Kamis, 12 Maret 2026 | 02:07

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

UPDATE

Polisi Berlakukan One Way Sepenggal Menuju Wisata Lembang Bandung

Minggu, 22 Maret 2026 | 18:11

Status Tahanan Rumah Yaqut Buka Celah Intervensi, Penegakan Hukum Terancam

Minggu, 22 Maret 2026 | 17:38

Balon Udara Bawa Petasan Meledak, Atap Rumah Jebol

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:54

Prabowo: Lebih Baik Uang Dipakai Rakyat Makan daripada Dikorupsi

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:47

Puncak Arus Balik Lebaran 2026 Terbagi Dua Gelombang

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:37

Trump Ultimatum Iran: 48 Jam Buka Hormuz atau Pusat Energi Dihancurkan

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:27

KPK Cederai Keadilan Restui Yaqut Tahanan Rumah

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:03

Prabowo Tegaskan RI Tak Pernah Janji Sumbang Rp17 Triliun ke BoP

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:01

Istana: Prabowo-Megawati Berbagi Pengalaman hingga Singgung Geopolitik

Minggu, 22 Maret 2026 | 15:46

Idulfitri di Kuala Lumpur, Dubes RI Serukan Persatuan dan Kepedulian

Minggu, 22 Maret 2026 | 14:47

Selengkapnya