Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Sanksi AS Picu Lonjakan Harga Minyak, Hongaria Peringatkan Krisis Energi

SENIN, 13 JANUARI 2025 | 08:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Hongaria berupaya mencari solusi bersama dengan mitra regionalnya untuk meminimalkan dampak dari kenaikan harga minyak akibat sanksi baru Amerika Serikat (AS) terhadap sektor energi Rusia.

Menteri Luar Negeri Hongaria, Peter Szijjarto, menegaskan bahwa sanksi terbaru AS membawa tantangan berat bagi kawasan Eropa Tengah.

"Paket sanksi ini kembali menimbulkan tantangan berat bagi Eropa Tengah," kata Szijjarto, seperti dikutip dari Reuters, Senin 13 Januari 2025.


"Persediaan minyak mentah yang lebih rendah akan meningkatkan permintaan bahan bakar olahan seperti bensin dan solar, sehingga meningkatkan risiko kenaikan harga yang sangat serius di wilayah tersebut," ujarnya.

Pada 10 Januari 2025, pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengumumkan sanksi luas yang menargetkan pendapatan minyak dan gas Rusia. Sanksi ini mencakup perusahaan energi besar Rusia seperti Gazprom Neft dan Surgutneftegas, serta 183 kapal yang terlibat dalam ekspor energi Rusia. 

Langkah ini bertujuan untuk mengurangi pendapatan Rusia dari ekspor energi, sebagai upaya menekan Moskow terkait konflik di Ukraina. 

Akibat pengumuman sanksi tersebut, harga minyak dunia mengalami kenaikan signifikan. Harga minyak mentah Brent, misalnya, naik 3,7 perssn menjadi 79,76 Dolar AS per barel, setelah sempat melewati 80 Dolar AS per barel untuk pertama kalinya sejak Oktober 2024. Kenaikan ini mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan minyak global akibat sanksi terhadap Rusia. 

Rusia mengecam sanksi baru AS ini, menyatakan bahwa langkah tersebut berisiko mengganggu stabilitas pasar global. Meskipun demikian, Rusia menegaskan akan melanjutkan proyek-proyek produksi minyak dan gasnya, serta tetap menjadi pemain kunci dan andal di pasar energi dunia. 

Situasi ini menambah tekanan pada negara-negara Eropa Tengah, termasuk Hongaria, yang sangat bergantung pada pasokan energi Rusia.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya