Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Sanksi AS Picu Lonjakan Harga Minyak, Hongaria Peringatkan Krisis Energi

SENIN, 13 JANUARI 2025 | 08:50 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Hongaria berupaya mencari solusi bersama dengan mitra regionalnya untuk meminimalkan dampak dari kenaikan harga minyak akibat sanksi baru Amerika Serikat (AS) terhadap sektor energi Rusia.

Menteri Luar Negeri Hongaria, Peter Szijjarto, menegaskan bahwa sanksi terbaru AS membawa tantangan berat bagi kawasan Eropa Tengah.

"Paket sanksi ini kembali menimbulkan tantangan berat bagi Eropa Tengah," kata Szijjarto, seperti dikutip dari Reuters, Senin 13 Januari 2025.


"Persediaan minyak mentah yang lebih rendah akan meningkatkan permintaan bahan bakar olahan seperti bensin dan solar, sehingga meningkatkan risiko kenaikan harga yang sangat serius di wilayah tersebut," ujarnya.

Pada 10 Januari 2025, pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengumumkan sanksi luas yang menargetkan pendapatan minyak dan gas Rusia. Sanksi ini mencakup perusahaan energi besar Rusia seperti Gazprom Neft dan Surgutneftegas, serta 183 kapal yang terlibat dalam ekspor energi Rusia. 

Langkah ini bertujuan untuk mengurangi pendapatan Rusia dari ekspor energi, sebagai upaya menekan Moskow terkait konflik di Ukraina. 

Akibat pengumuman sanksi tersebut, harga minyak dunia mengalami kenaikan signifikan. Harga minyak mentah Brent, misalnya, naik 3,7 perssn menjadi 79,76 Dolar AS per barel, setelah sempat melewati 80 Dolar AS per barel untuk pertama kalinya sejak Oktober 2024. Kenaikan ini mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan minyak global akibat sanksi terhadap Rusia. 

Rusia mengecam sanksi baru AS ini, menyatakan bahwa langkah tersebut berisiko mengganggu stabilitas pasar global. Meskipun demikian, Rusia menegaskan akan melanjutkan proyek-proyek produksi minyak dan gasnya, serta tetap menjadi pemain kunci dan andal di pasar energi dunia. 

Situasi ini menambah tekanan pada negara-negara Eropa Tengah, termasuk Hongaria, yang sangat bergantung pada pasokan energi Rusia.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

UPDATE

Titik Terang di Beltim, PT Timah Diperbolehkan Beli Timah Rakyat

Selasa, 18 Agustus 2026 | 21:38

Mantri BRI Rela Terobos Kabut dan Jalan Terjal demi Jaga Asa Pelaku Usaha

Selasa, 18 Agustus 2026 | 21:21

Alunan Bella Ciao Iringi Pembubaran Demo BEM UI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:57

BEM UI: Kemerdekaan Indonesia Masih Semu

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:45

Serba-Serbi Demo, Intel Cegat Massa Tak Berseragam Merapat Barisan BEM UI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:39

Peringatan Dini BMKG Modal Penting Hadapi Karhutla

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:28

MES Siapkan Jurus Jadikan Indonesia Pusat Ekonomi Syariah Dunia

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:13

Budaya KKN dan Koncoisme Penghalang Cita-cita Merdeka

Selasa, 18 Agustus 2026 | 20:00

Waspada! El Nino Tahun Ini Lebih Kuat dari 2015

Selasa, 18 Agustus 2026 | 19:48

Said Abdullah: Rekam Jejak Destry-Aida Jadi Modal Pimpin BI

Selasa, 18 Agustus 2026 | 19:38

Selengkapnya