Berita

Prof. Hasjim Djalal (kiri) ketika menerima Lifetime Achievement dari pendiri Kantor Berita RMOL Teguh Santosa tahun 2014./RMOL

Nusantara

Pakar Hukum Laut Indonesia Prof. Hasjim Djalal Tutup Usia

MINGGU, 12 JANUARI 2025 | 17:43 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kabar duka datang dari dunia kelautan Indonesia. Beredar di grup Whatsapp, pakar hukum laut Indonesia, Prof. Hasjim Djalal telah menghembuskan nafas terakhir pada usia 90 tahun di RS Pondok Indah, Jakarta Selatan, Minggu, 12 Januari 2025.

Innaa lillaahi wa innaa ilaihi rooji'uun, telah meninggal dunia Prof. DR. Hasjim Djalal, M.A sore ini pukul 16.40 WIB di RS Pondok Indah. Mohon dimaafkan segala kesalahan & kekhilafan almarhum,” bunyi pesan yang di-share mantan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Zulficar Mochtar di grup WA OCEAN HUB, dikutip RMOL.

Redaksi mencoba menghubungi pihak keluarga, namun belum mendapat respons.


Prof. Hasjim Djalal merupakan tokoh yang berperan penting dalam pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Pengesahan itu menjadi tonggak perjuangan maritim Indonesia di kancah dunia internasional.

Melalui UNCLOS 1982, perjuangan panjang Indonesia sebagai negara kepulauan sejak Deklarasi Djuanda 1957 mendapat pengakuan dunia. Luas teritorial Indonesia pun bertambah menjadi 6,2 juta km persegi beserta zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Saat itu, Prof. Hasjim menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk PBB (1981-1983). Sebelumnya ia juga sempat terlibat dalam pembahasan konvensi hukum laut internasional di PBB.

Pria kelahiran Agam, Sumatera Barat tahun 1934 ini malang melintang membawa nama merah putih harum di dunia internasional. Ia pernah menjadi duta besar di Kanada (1983-1985), duta besar di Jerman (1990-1993), serta duta besar keliling pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan BJ Habibie.

Prof. Hasjim juga dipercaya untuk duduk sebagai anggota Dewan Maritim Indonesia, penasihat senior Menteri Kelautan dan Perikanan, dan penasihat kepala staf TNI Angkatan Laut (KSAL) serta di kantor Menteri Percepatan Pembangunan Indonesia Timur, Ketua & Presiden Otoritas Dasar Laut Internasional.

Ia menerima gelar Master of Law dari Universitas Virginia yang merupakan mahasiswa Indonesia pertama di Universitas tersebut. Ayah dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dino Patti Djalal, ini juga banyak menorehkan karya di bidang hukum laut.

Karier Hasjim cukup cemerlang. Dia pernah menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk PBB (1981-1983), duta besar di Kanada (1983-1985), duta besar di Jerman (1990-1993), serta duta besar keliling pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan BJ Habibie.

Prof. Hasjim juga dipercaya untuk duduk sebagai anggota Dewan Maritim Indonesia, penasehat senior Menteri Kelautan dan Perikanan, menjadi penasehat Kepala Staf TNI Angkatan Laut, berkantor di Kementerian Percepatan Pembangunan Indonesia Timur, dan menjabat Ketua Presiden Otoritas Dasar Laut Internasional.

Prof. Hasjim menerima gelar Master of Law dari Universitas Virginia di mana ia menjadi mahasiswa Indonesia pertama di Universitas tersebut.

Sejumlah buku yang ditulisnya antara lain berjudul Indonesian Struggle for the Law of the Sea (1979) dan Indonesia and the Law of the Sea (1995) serta Preventive Diplomacy in Southeast Asia: Lesson Learned (2003). Setelah pensiun tahun 1994, dia masih aktif menulis buku dan artikel di berbagai media serta berbicara di berbagai forum tentang masalah hukum laut internasional.

Atas sumbangsihnya yang begitu besar untuk bangsa dan negara, pada tahun 2014 Kantor Berita Politik RMOL memberikan penghargaan Lifetime Achievement untuk Prof. Hasjim.

Kini sang pakar hukum laut telah meninggalkan kita semua. Karya-karyanya akan tetap abadi sebagai tinta emas perjalanan Indonesia menuju negara maritim. Selamat jalan Prof. Hasjim...

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Kemenkum Tegas Pertahankan Pembatalan Status Badan Hukum PLK

Selasa, 01 September 2026 | 16:28

Rebranding Dukcapil di Tarakan Tembus 1.387 Layanan Adminduk

Selasa, 01 September 2026 | 16:22

WNI Jadi Tentara Rusia Gegara Diiming-imingi Gaji Besar

Selasa, 01 September 2026 | 16:11

Pengamat Wanti-wanti BLU Batu Bara: Efisien Boleh, Pembangkit Jangan Terganggu

Selasa, 01 September 2026 | 15:53

UBakrie's Week 2026 Persiapkan 1.147 Mahasiswa Baru untuk Dunia Kampus dan Industri

Selasa, 01 September 2026 | 15:41

Bukan Cuma Cari Juara, Kemenag Bidik Kader Ulama dari MTQN XXXI

Selasa, 01 September 2026 | 15:39

DPR: Usut Tuntas Kematian Warga Pejompongan Korban Kerusuhan Demo

Selasa, 01 September 2026 | 15:34

Destry Resmi Pimpin BI, Perry Titip Pesan di Tengah Gejolak Global

Selasa, 01 September 2026 | 15:30

BNI Tawarkan Sukuk Ritel SR025 Lewat wondr, Imbal Hasil hingga 6,9 Persen

Selasa, 01 September 2026 | 15:25

Bawa Program "Klasterku Hidupku", BRI Ajak Pengusaha Ikan Kering Sorong Naik Kelas

Selasa, 01 September 2026 | 15:24

Selengkapnya