Berita

Ilustrasi Gedung Merah Putih KPK/RMOL

Politik

Nama Baik Indonesia Bisa Tercoreng Gara-gara KPK

MINGGU, 12 JANUARI 2025 | 01:58 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpotensi memunculkan citra buruk di kancah internasional, apabila membiarkan laporan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya. 

Pengamat politik Citra Institute, Efriza memandang, sampai saat ini KPK belum menunjukkan keseriusan mengusut laporan dugaan KKN Jokowi dan keluarganya semasa masih menjabat. 

"Jika KPK tak memprosesnya maka nama baik negara di kancah internasional yang buruk," tutur Efriza kepada RMOL, pada Sabtu, 11 Januari 2025.


Menurut Efriza, nama baik KPK juga akan terdampak kalau laporan kelompok masyarakat seperti Perkumpulan aktivis 98 yang tergabung dalam Nurani 98 hingga Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), tidak diproses. 

"Institusi KPK juga akan diragukan oleh publik, karena tidak adanya persamaan seseorang di hadapan hukum," ujarnya. 

Oleh karena itu, dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang itu mendorong KPK untuk bekerja profesional. 

"Jadi desakan masyarakat, LSM itu harus direspons cepat oleh KPK dengan melakukan tindakan atas indikasi Jokowi melakukan penggunaan kekuasaan sewenang-wenang dengan juga indikasi korupsi menyertainya," demikian Efriza. 

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Kembali Bongkar Peran Dirjen Bea Cukai dalam Skandal Suap Blueray Cargo

Kamis, 27 Agustus 2026 | 01:46

UPDATE

Kemenkum Tegas Pertahankan Pembatalan Status Badan Hukum PLK

Selasa, 01 September 2026 | 16:28

Rebranding Dukcapil di Tarakan Tembus 1.387 Layanan Adminduk

Selasa, 01 September 2026 | 16:22

WNI Jadi Tentara Rusia Gegara Diiming-imingi Gaji Besar

Selasa, 01 September 2026 | 16:11

Pengamat Wanti-wanti BLU Batu Bara: Efisien Boleh, Pembangkit Jangan Terganggu

Selasa, 01 September 2026 | 15:53

UBakrie's Week 2026 Persiapkan 1.147 Mahasiswa Baru untuk Dunia Kampus dan Industri

Selasa, 01 September 2026 | 15:41

Bukan Cuma Cari Juara, Kemenag Bidik Kader Ulama dari MTQN XXXI

Selasa, 01 September 2026 | 15:39

DPR: Usut Tuntas Kematian Warga Pejompongan Korban Kerusuhan Demo

Selasa, 01 September 2026 | 15:34

Destry Resmi Pimpin BI, Perry Titip Pesan di Tengah Gejolak Global

Selasa, 01 September 2026 | 15:30

BNI Tawarkan Sukuk Ritel SR025 Lewat wondr, Imbal Hasil hingga 6,9 Persen

Selasa, 01 September 2026 | 15:25

Bawa Program "Klasterku Hidupku", BRI Ajak Pengusaha Ikan Kering Sorong Naik Kelas

Selasa, 01 September 2026 | 15:24

Selengkapnya