Berita

Ilustrasi Gedung Merah Putih KPK/RMOL

Politik

Nama Baik Indonesia Bisa Tercoreng Gara-gara KPK

MINGGU, 12 JANUARI 2025 | 01:58 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpotensi memunculkan citra buruk di kancah internasional, apabila membiarkan laporan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya. 

Pengamat politik Citra Institute, Efriza memandang, sampai saat ini KPK belum menunjukkan keseriusan mengusut laporan dugaan KKN Jokowi dan keluarganya semasa masih menjabat. 

"Jika KPK tak memprosesnya maka nama baik negara di kancah internasional yang buruk," tutur Efriza kepada RMOL, pada Sabtu, 11 Januari 2025.


Menurut Efriza, nama baik KPK juga akan terdampak kalau laporan kelompok masyarakat seperti Perkumpulan aktivis 98 yang tergabung dalam Nurani 98 hingga Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), tidak diproses. 

"Institusi KPK juga akan diragukan oleh publik, karena tidak adanya persamaan seseorang di hadapan hukum," ujarnya. 

Oleh karena itu, dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang itu mendorong KPK untuk bekerja profesional. 

"Jadi desakan masyarakat, LSM itu harus direspons cepat oleh KPK dengan melakukan tindakan atas indikasi Jokowi melakukan penggunaan kekuasaan sewenang-wenang dengan juga indikasi korupsi menyertainya," demikian Efriza. 

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya