Perum Bulog berkomitmen menjalankan arahan pemerintah untuk melakukan penyerapan gabah/beras petani dalam negeri.
Penyerapan ini, akan dilakukan Perum Bulog dengan melakukan penyerapan mulai dari titik-titik panen yang sudah melakukan panen terlebih dahulu di beberapa daerah.
Menjelang memasuki masa panen raya, Bulog sudah mempersiapkan beberapa strategi untuk melakukan penyerapan gabah/beras petani dalam negeri.
Selain melakukan optimalisasi infrastruktur yang Bulog miliki seperti Sentra Pengolahan Padi dan Sentra Pengolahan Beras yang tersebar di seluruh Indonesia, Bulog sedang melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian di tiap wilayah kerja untuk memonitoring titik panen.
Dikatakan Mokhamad Suyamto selaku Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, monitoring dan koordinasi itu dilakukan sambil menunggu keputusan berlakunya penyesuaian harga pokok penjualan (HPP) gabah dan beras.
Adapun HPP yang yang terbaru, akan ditetapkan menjadi keputusan dalam Rakortas yang akan digelar 15 Januari 2025 nanti.
"Bulog melibatkan stakeholders untuk mulai melakukan monitoring, tim di lapangan sudah mempunyai data prakiraan panen sesuai KSA BPS dan data luas realisasi tanam dari Dinas Pertanian," ujar Mokhamad Suyamto dalam keterangannya, Sabtu 11 Januari 2025.
Selain itu, kata dia, bulog juga sudah menyiapkan titik-titik pembelian gabah petani dengan menggunakan sarana pengolahan sendiri maupun bekerja dengan mitra penggilingan.
"Termasuk menyesuaikan target penyerapan kami di angka 3 juta ton untuk tahun 2025, kami juga membentuk Tim Jemput Gabah untuk pengoptimalan penyerapan agar dapat dilakukan secara masif dan sesuai ketentuan/spesifikasi yang berlaku," tuturnya/
Terkait adanya informasi harga gabah jatuh di Sumatera Selatan, sambungnya, Bulog sendiri bersama para stakeholders seperti Dinas Pertanian dan Gapoktan setempat sudah melakukan pengecekan di lokasi yang dimaksud.
"Bulog terus melakukan monitoring di titik-titik panen yang sudah berjalan dan tentunya akan melakukan penyerapan sesuai dengan peraturan dan ketentuan pemerintah yang berlaku," pungkasnya.
