Banjir Capres Memicu Risiko Polarisasi

Dengan penghapusan presidential threshold, diperkirakan jumlah pasangan calon presiden bisa meningkat dari tiga pasangan di Pilpres 2024, menjadi lebih dari empat atau bahkan enam pasangan pada Pilpres 2029.

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, peningkatan jumlah kandidat Capres tidak selalu menjadi indikasi positif bagi demokrasi. 

Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa banyaknya kandidat Capres yang muncul sering kali disertai dengan latar belakang politik yang kurang matang, visi misi yang terbatas, serta keterwakilan politik yang tidak proporsional. 

Sebagai contoh, dalam pemilu presiden Brasil tahun 2018 terdapat 13 kandidat yang bertarung. Hasilnya munculnya banyak calon presiden dengan pengalaman politik yang minimalis, serta menciptakan kebingungan di kalangan pemilih yang mencari figur pemimpin yang kredibel.

"Salah satu tantangan utama pasca penghapusan presidential threshold adalah menjaga kualitas kandidat," kata Bamsoet dalam keterangannya Jumat 10 Januari 2025.

Menurut Bamsoet, masyarakat perlu cerdas dalam memilih dan mendorong partai-partai untuk mengusulkan calon presiden yang memiliki visi dan misi yang jelas, serta agenda yang luas dan inklusif. 

"Penting juga untuk mengedukasi pemilih tentang pentingnya kriteria kualitas dalam memilih pemimpin, bukan hanya berdasarkan popularitas atau citra semata," kata Bamsoet. 

Bamsoet memaparkan, peningkatan jumlah calon presiden juga dapat memicu risiko polarisasi di masyarakat. Indonesia yang memiliki keragaman etnis dan budaya, rentan terhadap perpecahan jika tidak dikelola dengan baik. 

"Polarisasi dapat terjadi antara pendukung berbagai calon presiden yang pada gilirannya dapat memperburuk kohesi sosial," kata Bamsoet.