Berita

Politikus senior PDIP, Emir Moeis/Ist

Politik

PDIP Samakan Hasto dengan Nelson Mandela

SABTU, 11 JANUARI 2025 | 01:05 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Meski berstatus tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus suap yang menjerat Harun Masiku, namun Hasto Kristiyanto masih pantas menjabat Sekjen PDI Perjuangan (PDIP).

Demikian dikatakan politikus senior PDIP, Emir Moeis kepada wartawan di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat malam, 10 Januari 2025.

Emir menyebut Hasto sebagai jangkar kapal yang dinakhodai oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 


Emir menilai Hasto berperan penting agar kapal besar NKRI tidak terombang-ambing oleh pengaruh buruk seperti kapitalisme, neoliberalisme, maupun komunisme.

“Karena bagaimanapun Pak Hasto itu pendamping Ibu (Megawati), bagaikan jangkar. Ibu itu nakhoda, bukan hanya jangkar partai, tapi NKRI, supaya kapal tidak oleng," kata Emir.

Ia bahkan menyamakan Hasto dengan Nelson Mandela yang tetap memimpin Afrika Selatan dari dalam penjara saat dituduh melakukan sabotase dan bersekongkol menggulingkan pemerintahan.

“Pak Hasto tetap harus jadi Sekjen. Kalau kita dalam keadaan terpuruk, misalnya dia ditahan, dia tetap bisa jadi Sekjen. Nelson Mandela aja dari penjara bisa mimpin Republik Afrika Selatan, kenapa kita enggak bisa?” tegas Emir.

Emir juga menilai Megawati Soekarnoputri masih layak menjabat Ketua Umum PDIP.

"Kalau yang mau gantikan ya harus sanggup seperti Bu Mega, dan sementara saya lihat masih bisa Bu Mega," kata Emir 

Mantan Anggota DPR RI ini juga menilai Megawati, meskipun tidak lagi menjabat sebagai Presiden ke-5 RI, masih berperan besar dalam menjaga keutuhan NKRI.

“Enggak menikmati hiruk pikuk bunga-bunga reformasi dan sebagainya. Tapi justru kita yang menjaga,” kata Emir menambahkan.



Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya