Berita

Politikus senior PDIP, Emir Moeis/Ist

Politik

PDIP Samakan Hasto dengan Nelson Mandela

SABTU, 11 JANUARI 2025 | 01:05 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Meski berstatus tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus suap yang menjerat Harun Masiku, namun Hasto Kristiyanto masih pantas menjabat Sekjen PDI Perjuangan (PDIP).

Demikian dikatakan politikus senior PDIP, Emir Moeis kepada wartawan di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat malam, 10 Januari 2025.

Emir menyebut Hasto sebagai jangkar kapal yang dinakhodai oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 


Emir menilai Hasto berperan penting agar kapal besar NKRI tidak terombang-ambing oleh pengaruh buruk seperti kapitalisme, neoliberalisme, maupun komunisme.

“Karena bagaimanapun Pak Hasto itu pendamping Ibu (Megawati), bagaikan jangkar. Ibu itu nakhoda, bukan hanya jangkar partai, tapi NKRI, supaya kapal tidak oleng," kata Emir.

Ia bahkan menyamakan Hasto dengan Nelson Mandela yang tetap memimpin Afrika Selatan dari dalam penjara saat dituduh melakukan sabotase dan bersekongkol menggulingkan pemerintahan.

“Pak Hasto tetap harus jadi Sekjen. Kalau kita dalam keadaan terpuruk, misalnya dia ditahan, dia tetap bisa jadi Sekjen. Nelson Mandela aja dari penjara bisa mimpin Republik Afrika Selatan, kenapa kita enggak bisa?” tegas Emir.

Emir juga menilai Megawati Soekarnoputri masih layak menjabat Ketua Umum PDIP.

"Kalau yang mau gantikan ya harus sanggup seperti Bu Mega, dan sementara saya lihat masih bisa Bu Mega," kata Emir 

Mantan Anggota DPR RI ini juga menilai Megawati, meskipun tidak lagi menjabat sebagai Presiden ke-5 RI, masih berperan besar dalam menjaga keutuhan NKRI.

“Enggak menikmati hiruk pikuk bunga-bunga reformasi dan sebagainya. Tapi justru kita yang menjaga,” kata Emir menambahkan.



Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:30

UPDATE

Ketua KNPI Merauke Ajak Generasi Muda Berkontribusi bagi Kemajuan Daerah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 04:19

Kedaulatan Teknologi Faktor Penting Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:55

PKS Desak Pemerintah Bersikap Proporsional Terkait MSCI

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:25

Solusi Kasus Business Judgement Rule Sektor Perumahan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:57

Waka BRIN Pimpin Delegasi RI Perjuangkan Space Economic di Konferensi PBB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:32

Pertamina Didorong Ambil Alih Proyek Migas Mangkrak Demi Genjot Produktivitas

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:12

KPK Endus Ada Kickback Vendor kepada Pejabat BNPB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:59

Presiden PKS Wanti-wanti Bahaya AI sebagai Senjata Fitnah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:34

Masih Atur Waktu, KPK Bantah Ada Kendala dalam Pemanggilan Nusron

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:04

Polri Utamakan Pendekatan Humanis dan Edukatif Selama Operasi Patuh 2026

Kamis, 29 Oktober 2026 | 00:42

Selengkapnya