Berita

Politikus senior PDIP, Emir Moeis/Ist

Politik

PDIP Samakan Hasto dengan Nelson Mandela

SABTU, 11 JANUARI 2025 | 01:05 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Meski berstatus tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus suap yang menjerat Harun Masiku, namun Hasto Kristiyanto masih pantas menjabat Sekjen PDI Perjuangan (PDIP).

Demikian dikatakan politikus senior PDIP, Emir Moeis kepada wartawan di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat malam, 10 Januari 2025.

Emir menyebut Hasto sebagai jangkar kapal yang dinakhodai oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 


Emir menilai Hasto berperan penting agar kapal besar NKRI tidak terombang-ambing oleh pengaruh buruk seperti kapitalisme, neoliberalisme, maupun komunisme.

“Karena bagaimanapun Pak Hasto itu pendamping Ibu (Megawati), bagaikan jangkar. Ibu itu nakhoda, bukan hanya jangkar partai, tapi NKRI, supaya kapal tidak oleng," kata Emir.

Ia bahkan menyamakan Hasto dengan Nelson Mandela yang tetap memimpin Afrika Selatan dari dalam penjara saat dituduh melakukan sabotase dan bersekongkol menggulingkan pemerintahan.

“Pak Hasto tetap harus jadi Sekjen. Kalau kita dalam keadaan terpuruk, misalnya dia ditahan, dia tetap bisa jadi Sekjen. Nelson Mandela aja dari penjara bisa mimpin Republik Afrika Selatan, kenapa kita enggak bisa?” tegas Emir.

Emir juga menilai Megawati Soekarnoputri masih layak menjabat Ketua Umum PDIP.

"Kalau yang mau gantikan ya harus sanggup seperti Bu Mega, dan sementara saya lihat masih bisa Bu Mega," kata Emir 

Mantan Anggota DPR RI ini juga menilai Megawati, meskipun tidak lagi menjabat sebagai Presiden ke-5 RI, masih berperan besar dalam menjaga keutuhan NKRI.

“Enggak menikmati hiruk pikuk bunga-bunga reformasi dan sebagainya. Tapi justru kita yang menjaga,” kata Emir menambahkan.



Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Hubungan Industrial Harmonis Fondasi Penting Tingkatkan Kinerja Pelindo

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:45

Kemhan Renovasi Sekretariat LVRI dan Bedah Rumah Veteran di 19 Provinsi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:22

Seribu Lebih Ponpes Kini Bisa Kelola Dapur MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:45

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Polisi Tangkap Dua Orang Penghasut di Medsos terkait Pernyataan Prabowo soal Nuklir Iran

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:08

Pengusaha Nasional Didorong jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:55

IDCPC sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:35

Rencana Purbaya Kuasai Saham Whoosh Sudah Sampai ke Pemerintah China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:15

BGN Bidik Percepatan Pembangunan SPPG di Wilayah 3T

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:54

Perbankan Harus Beri Karpet Merah UMKM agar Naik Kelas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:28

Selengkapnya