Pemindahan ASN ke IKN Tunggu Arahan Presiden

Langkah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini yang tidak grusa-grusu dalam pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), diapresiasi Anggota Komisi II DPR Ali Ahmad.

Menurut Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, Menpan RB memang harus menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto serta terbitnya Perpres.

"Menteri itu pembantu presiden. Jangan sampai kebijakan menteri melampaui keputusan presiden," ujar Ali Ahmad lewat keterangan resminya, Jumat 10 Januari 2025.

Semula pemindahan ASN direncanakan dilakukan dalam dua tahap, pada Juli dan September 2024 jelang dan usai Upacara Peringatan HUT kemerdekaan RI ke-79 di IKN. 

"Rencana saat itu, terlalu memaksakan kehendak, dan resikonya sangat besar bagi keselamatan kehidupan ASN," jelasnya.

Ali menambahkan, rencana Presiden Prabowo berkantor di IKN pada tahun 2028 bila infrastruktur lembaga politik telah berfungsi merupakan langkah strategis dan visioner. 

"Mestinya menteri-menteri berpikir realistis dan lebih matang. Apalagi APBN 2025 untuk IKN masih sangat minim, Rp6,3 triliun dari Rp400,3 triliun yang dianggarkan," tandasnya.