Berita

Proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Tangerang, Banten/Net

Publika

Dukung PIK 2, Ah Lu Lagi

Oleh: Tony Rosyid*
KAMIS, 09 JANUARI 2025 | 07:01 WIB

PROYEK Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dianggap proyek balas budi, kata salah seorang kader PKS. Sebab, pemilik PIK 2 adalah oligarki yang berkontribusi terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Namun, karena IKN nyaris gagal, alias pepesan kosong, maka PIK 2 sebagai kompensasinya. PIK 2 dijadikan sebagai PSN (Proyek Strategi Nasional). Begitulah kira-kira alur cerita yang selama ini dipahami oleh publik.

Ketika PIK 2 distempel PSN, maka aset negara bisa dipakai. Ribuan tanah nrgara bisa diambil. Puluhan kilometer laut bisa dipagar. Semua seperti "milik gue".  

Pun tak ada ruang bagi rakyat untuk menolak jual tanah mereka untuk PIK 2. Sebab, ini proyek negara. Ini proyek nasional. PSN bro. Rakyat harus terima. Titik !

Masalah muncul ketika dalam pembebasan tanah PIK 2, harga "semau gue". Murahnya setengah mati. Harga pasar Rp4-5 juta, dibeli cuma Rp50 ribu, kata Said Didu. 

Pemilik tanah berontak. Tapi bisa apa? Yang dihadapi adalah raksasa bisnis. Infonya, salah satu komisaris PIK 2 adalah seorang menteri. Siapa hayo?

Banyak pihak berteriak. Said Didu, mewakili rakyat yang "merasa dirampas tanahnya". Nama lengkapnya Muhammad Said Didu. Nama ini yang tertera dalam surat panggilan oleh polisi beberapa waktu lalu. Said Didu dituduh melakukan pencemaran nama baik. 

Pelapornya adalah seorang lurah. Kenapa lurah yang melaporkan? Bukannya seharusnya lurah melindungi warganya? Bukan malah melaporkan orang-orang yang memperjuangkan hak warganya. Itulah hebatnya lurah di Indonesia. Bukan semua lurah ya. Catat! Sebut saja oknum. Ini bahasa paling aman. Tapi, jumlah oknumnya banyak. Hehehe.

Seiring berjalannya waktu, Said Didu mendapat banyak dukungan. Para tokoh dan aktivis kumpul berada di belakang Said Didu. Semua sepakat: PIK 2 sebagai PSN harus diakhiri. The end.

Belakangan, dukungan juga muncul dari parpol. Semula Golkar. Lalu disusul PKS. Partai yang lain? Masih istikharah. "Jangan pakai nama partai", kata salah seorang ketum parpol yang saat ini jadi menterinya Prabowo. Anda tahu siapa dia? Cukup dicatat saja. Diinget sampai Pileg 2029 nanti.

Bukan hanya parpol. MUI juga minta PIK 2 sebagai PSN sebaiknya dibatalkan. Terjadinya intimidasi pada proyek ini membuat MUI gerah. Ini cara-cara yang tidak manusiawi.

Di tengah perlawanan masyarakat Tangerang, Banten, aktivis, para tokoh, parpol dan MUI terhadap PIK 2, muncul sejumlah agamawan yang mendukung PIK 2.

Ah, lu lagi... lu lagi...


*Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa



Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya