Berita

Proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Tangerang, Banten/Net

Publika

Dukung PIK 2, Ah Lu Lagi

Oleh: Tony Rosyid*
KAMIS, 09 JANUARI 2025 | 07:01 WIB

PROYEK Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dianggap proyek balas budi, kata salah seorang kader PKS. Sebab, pemilik PIK 2 adalah oligarki yang berkontribusi terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Namun, karena IKN nyaris gagal, alias pepesan kosong, maka PIK 2 sebagai kompensasinya. PIK 2 dijadikan sebagai PSN (Proyek Strategi Nasional). Begitulah kira-kira alur cerita yang selama ini dipahami oleh publik.

Ketika PIK 2 distempel PSN, maka aset negara bisa dipakai. Ribuan tanah nrgara bisa diambil. Puluhan kilometer laut bisa dipagar. Semua seperti "milik gue".  


Pun tak ada ruang bagi rakyat untuk menolak jual tanah mereka untuk PIK 2. Sebab, ini proyek negara. Ini proyek nasional. PSN bro. Rakyat harus terima. Titik !

Masalah muncul ketika dalam pembebasan tanah PIK 2, harga "semau gue". Murahnya setengah mati. Harga pasar Rp4-5 juta, dibeli cuma Rp50 ribu, kata Said Didu. 

Pemilik tanah berontak. Tapi bisa apa? Yang dihadapi adalah raksasa bisnis. Infonya, salah satu komisaris PIK 2 adalah seorang menteri. Siapa hayo?

Banyak pihak berteriak. Said Didu, mewakili rakyat yang "merasa dirampas tanahnya". Nama lengkapnya Muhammad Said Didu. Nama ini yang tertera dalam surat panggilan oleh polisi beberapa waktu lalu. Said Didu dituduh melakukan pencemaran nama baik. 

Pelapornya adalah seorang lurah. Kenapa lurah yang melaporkan? Bukannya seharusnya lurah melindungi warganya? Bukan malah melaporkan orang-orang yang memperjuangkan hak warganya. Itulah hebatnya lurah di Indonesia. Bukan semua lurah ya. Catat! Sebut saja oknum. Ini bahasa paling aman. Tapi, jumlah oknumnya banyak. Hehehe.

Seiring berjalannya waktu, Said Didu mendapat banyak dukungan. Para tokoh dan aktivis kumpul berada di belakang Said Didu. Semua sepakat: PIK 2 sebagai PSN harus diakhiri. The end.

Belakangan, dukungan juga muncul dari parpol. Semula Golkar. Lalu disusul PKS. Partai yang lain? Masih istikharah. "Jangan pakai nama partai", kata salah seorang ketum parpol yang saat ini jadi menterinya Prabowo. Anda tahu siapa dia? Cukup dicatat saja. Diinget sampai Pileg 2029 nanti.

Bukan hanya parpol. MUI juga minta PIK 2 sebagai PSN sebaiknya dibatalkan. Terjadinya intimidasi pada proyek ini membuat MUI gerah. Ini cara-cara yang tidak manusiawi.

Di tengah perlawanan masyarakat Tangerang, Banten, aktivis, para tokoh, parpol dan MUI terhadap PIK 2, muncul sejumlah agamawan yang mendukung PIK 2.

Ah, lu lagi... lu lagi...


*Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa



Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya