Berita

Proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Tangerang, Banten/Net

Publika

Dukung PIK 2, Ah Lu Lagi

Oleh: Tony Rosyid*
KAMIS, 09 JANUARI 2025 | 07:01 WIB

PROYEK Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dianggap proyek balas budi, kata salah seorang kader PKS. Sebab, pemilik PIK 2 adalah oligarki yang berkontribusi terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). 

Namun, karena IKN nyaris gagal, alias pepesan kosong, maka PIK 2 sebagai kompensasinya. PIK 2 dijadikan sebagai PSN (Proyek Strategi Nasional). Begitulah kira-kira alur cerita yang selama ini dipahami oleh publik.

Ketika PIK 2 distempel PSN, maka aset negara bisa dipakai. Ribuan tanah nrgara bisa diambil. Puluhan kilometer laut bisa dipagar. Semua seperti "milik gue".  


Pun tak ada ruang bagi rakyat untuk menolak jual tanah mereka untuk PIK 2. Sebab, ini proyek negara. Ini proyek nasional. PSN bro. Rakyat harus terima. Titik !

Masalah muncul ketika dalam pembebasan tanah PIK 2, harga "semau gue". Murahnya setengah mati. Harga pasar Rp4-5 juta, dibeli cuma Rp50 ribu, kata Said Didu. 

Pemilik tanah berontak. Tapi bisa apa? Yang dihadapi adalah raksasa bisnis. Infonya, salah satu komisaris PIK 2 adalah seorang menteri. Siapa hayo?

Banyak pihak berteriak. Said Didu, mewakili rakyat yang "merasa dirampas tanahnya". Nama lengkapnya Muhammad Said Didu. Nama ini yang tertera dalam surat panggilan oleh polisi beberapa waktu lalu. Said Didu dituduh melakukan pencemaran nama baik. 

Pelapornya adalah seorang lurah. Kenapa lurah yang melaporkan? Bukannya seharusnya lurah melindungi warganya? Bukan malah melaporkan orang-orang yang memperjuangkan hak warganya. Itulah hebatnya lurah di Indonesia. Bukan semua lurah ya. Catat! Sebut saja oknum. Ini bahasa paling aman. Tapi, jumlah oknumnya banyak. Hehehe.

Seiring berjalannya waktu, Said Didu mendapat banyak dukungan. Para tokoh dan aktivis kumpul berada di belakang Said Didu. Semua sepakat: PIK 2 sebagai PSN harus diakhiri. The end.

Belakangan, dukungan juga muncul dari parpol. Semula Golkar. Lalu disusul PKS. Partai yang lain? Masih istikharah. "Jangan pakai nama partai", kata salah seorang ketum parpol yang saat ini jadi menterinya Prabowo. Anda tahu siapa dia? Cukup dicatat saja. Diinget sampai Pileg 2029 nanti.

Bukan hanya parpol. MUI juga minta PIK 2 sebagai PSN sebaiknya dibatalkan. Terjadinya intimidasi pada proyek ini membuat MUI gerah. Ini cara-cara yang tidak manusiawi.

Di tengah perlawanan masyarakat Tangerang, Banten, aktivis, para tokoh, parpol dan MUI terhadap PIK 2, muncul sejumlah agamawan yang mendukung PIK 2.

Ah, lu lagi... lu lagi...


*Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa



Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Bos Danantara Ungkap Proses Pangkas BUMN Tak Mudah

Rabu, 07 Oktober 2026 | 12:11

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:53

PJBS Direvisi, Porsi Saham Bayan Resources yang Dibeli Haji Isam Bertambah Jadi 10,08 Miliar

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:44

Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:37

Empat WNI Pulang ke Tanah Air usai Enam Bulan Disandera Bajak Laut Somalia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:21

DPR Minta Pemerintah Percepat Huntara bagi Korban Gempa Flores

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:19

Rita Widyasari Kembali Diperiksa KPK

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:17

Badai Dekati Amerika, Harga Minyak Naik Lagi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:01

Selengkapnya