Effendi Simbolon bersama Joko Widodo/Ist
Pascapenetapan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus Harun Masiku oleh Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK), eks kader PDIP Effendi Simbolon meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum.
Menurut Effendi, tidak hanya Hasto Kristiyanto yang harus mundur dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP.
“Ya, harus diperbaharui ya semuanya mungkin sampai ke Ketua Umumnya juga harus diperbaharui bukan hanya level Sekjen ya,” kata Effendi kepada wartawan usai menghadiri acara di Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu 8 Januari 2025.
Selain persoalan kasus hukum yang dinilai mencoreng nama baik partai, Effendi menilai Megawati sudah terlalu lama memimpin partai banteng moncong putih. Sehingga, kata dia, perlu pergantian pucuk pimpinan PDIP.
“Sudah waktunya lah sudah waktunya pembaharuan yang total ya, karena ini kan fatal ini, harusnya semua kepemimpinan juga harus mengundurkan diri, kan partai itu kan bukan milik perorangan partai itu kan diatur oleh UU parpol jadi harus dipertanggungjawabkan kepada publiknya juga harus tinggi,” kata orang dekat Joko Widodo (Jokowi) ini.
Lebih jauh, Effendi menegaskan bahwa mundurnya Megawati sebagai ketua umum PDIP bukan hanya soal regenerasi di tubuh partai, menurutnya harus ada pertanggungjawaban pimpinan ketika Sekjen partai terjerat kasus hukum
“Bukan soal regenerasi, harus ada pertanggungjawaban dari ketua umum juga bahwa ini kan ada pelanggaran hukum,” pungkasnya.
Sebelumnya, eks kader PDIP, Effendi Simbolon, bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), di kediaman pribadinya Sumber, Banjarsari, Kamis sore, 2 Januari 2025. Pertemuan itu berlangsung secara tertutup sekitar 1,5 jam.
Usai pertemuan, Jokowi mengaku tidak ada yang khusus. Namun, ia menyebut Effendi adalah teman lamanya.
"Pertemuan biasa, pertemuan dengan senior. Silaturahmi biasa, teman lama," kata Jokowi di Solo, Jumat, 3 Januari 2025.
Jokowi menepis bahwa pertemuannya dengan Effendi menbahas soal PDIP. Namun, ia menyinggung partai perseorangan yang mengarah pada PDIP. Jokowi pernah menyebut bahwa PDIP adalah partai perseorangan.
"Gak ada, pembicaraan ngalor ngidul ngetan ngulon. (termasuk soal pembentukan partai?) Perorangan, partainya perorangan," jelasnya.
Sekadar informasi, Jokowi dan Effendi sama-sama telah dipecat oleh PDIP beberapa waktu lalu.
Keputusan pemecatan Jokowi tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 1649/KPTS/DPP/XII/2024, pemecatan Gibran SK Nomor 1650/KPTS/DPP/XII/2024 dan pemecatan Bobby SK Nomor 1651/KPTS/DPP/XII/2024.
Sementara, keputusan pemecatan Effendi tertera dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto tertanggal 28 November 2024.
