Berita

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penandatangan MoU kerja sama perumahan dengan Qatar di di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2025/RMOL

Politik

Prabowo Minta Menteri Bergerak Cepat Wujudkan Proyek 1 Juta Rumah dengan Qatar

RABU, 08 JANUARI 2025 | 16:21 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Memorandum of understanding (MoU) kerja sama proyek pembangunan 1 juta unit rumah rakyat dengan Qatar diharapkan dapat ditindaklanjuti secara cepat demi kepentingan rakyat.

Dorongan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada sejumlah menteri yang terkait dengan implementasi proyek kerja sama government to government (G to G) tersebut.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengungkap arahan Presiden agar para menteri bergerak cepat dalam mengawal pelaksanaan MoU 1 juta rumah dengan Qatar.


"Arahan dari Presiden Prabowo kita bekerja cepat aturannya seperti ini. Kemudian lapangannya langsung dicek. Kalau perlu besok kita turun ke lapangan untuk cek lokasi itu," ujarnya kepada awak media setelah menandatangani MoU kerjasama perumahan dengan investor Qatar, Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2025.

Ara pun berharap proyek dengan Qatar dapat segera direalisasikan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita harap ini tingkatkan pertumbuhan ekonomi dan targetnya juga untuk masyarakat bawah dan menengah kita mau kerjakan dengan cepat soal itu," kata dia.

Terkait nominal investasi, Ara mengatakan angkanya belum keluar karena bentuk kerja sama kontritnya masih dalam proses perumusan.

"Belum sampai ke sana, tapi kalau mereka siap kita akan lihat bentuk kerja samanya seperti apa, kita harus utamakan kepentingan nasional kita. Kan kalau kerja sama harus saling untungkan hargai dan setara," ujarnya.

Untuk lokasi pembangunan rumah, kata Ara, akan difokuskan di daerah perkotaan padat penduduk, seperti di Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

"Diutamakan di sekitar Jakarta, daerah padat, di Banten, Jawa Barat di daerah padat penduduk," pungkasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya