Berita

Ilustrasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Istimewa

Politik

Seleksi CPNS untuk Kementerian Baru, Tunggu Restu Prabowo

RABU, 08 JANUARI 2025 | 07:55 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Penambahan kementerian/lembaga di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membuka peluang dilakukannya seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil. Setidaknya ada 300-400 posisi yang butuh diisi.

Namun proses seleksi CPNS untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut baru bisa terlaksana setelah mendapat persetujuan dari Presiden Prabowo.

"Seperti saya sampaikan nanti saya tuh harus dihitung kembali, tetapi kan tadi masih ada sekitar 400 atau 300 ribu posisi yang belum terisi. Kalau Pak Presiden mengizinkan, nanti kita akan tentunya buka," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah (PAN-RB), Rini Widyantini, kepada wartawan di Jakarta, Selasa 7 Januari 2025.


Rini menuturkan, untuk membuka seleksi CPNS, Kementerian PAN-RB juga belum bisa memastikan berapa kebutuhan tambahan pegawai yang diperlukan masing-masing Kementerian.

Masing-masing Kementerian baru harus lebih dahulu melakukan pemetaan jabatan dan jumlah tambahan pegawai yang diperlukan. Setelah itu baru pihaknya akan melakukan penghitungan dan membuka seleksi CPNS sesuai kebutuhan.

"Kita ada Kementerian baru, nanti kan mereka harus melakukan pemetaan jabatan lagi, nah nanti baru kita hitung lagi. Tapi kan formasinya tentunya kan kemarin belum semuanya diisi," bebernya.

Rini mengaku belum membahas rencana seleksi CPNS untuk Kementerian baru ini dengan Prabowo. Sebab, pihaknya masih sibuk melakukan penataan kepegawaian.

"Jadi saya belum membicarakan ini dengan bapak Presiden karena saya baru ditugaskan untuk melakukan penataan terlebih dahulu, karena kan pengisian orang-orangnya terlebih dahulu," tutup Rini.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Lampaui Ekspektasi, Ekonomi Malaysia Tumbuh 4,9 Persen di 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:16

Kuota Pembelian Beras SPHP Naik Jadi 25 Kg Per Orang Mulai Februari 2026

Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:02

Analis: Sentimen AI dan Geopolitik Jadi Penggerak Pasar Saham

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:46

Hasto Bersyukur Dapat Amnesti, Ucapkan Terima Kasih ke Megawati-Prabowo

Sabtu, 17 Januari 2026 | 13:26

Bripda Rio, Brimob Polda Aceh yang Disersi Pilih Gabung Tentara Rusia

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:42

Sekolah Rakyat Jalan Menuju Pengentasan Kemiskinan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:16

Legislator Golkar: Isra Miraj Harus Jadi Momentum Refleksi Moral Politisi

Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:14

Skandal DSI Terbongkar, Ribuan Lender Tergiur Imbal Hasil Tinggi dan Label Syariah

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:46

Harga Minyak Menguat Jelang Libur Akhir Pekan AS

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:35

Guru Dikeroyok, Komisi X DPR: Ada Krisis Adab dalam Dunia Pendidikan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 11:24

Selengkapnya