Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Kejagung Diminta Ungkap Sosok ‘Mr. James’ di Kasus Impor BBM

SELASA, 07 JANUARI 2025 | 21:08 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Sosok 'Mr. James' yang pernah disebut saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Pertamina dengan Komisi VII DPR RI pada 10 April 2023 lalu masih menjadi teka-teki. 

Anggota Komisi VII DPR saat itu, Muhammad Nasir pernah mempertanyakan siapa Mr. James ini yang dianggap sebagai sosok yang memiliki pengaruh dalam penempatan pejabat dan pengaturan proyek di perusahaan minyak dan gas milik negara.

Setelah hampir dua tahun tenggelam, nama Mr. James ini muncul kembali dalam Diskusi Pegiat Energi seiring terungkapnya kasus dugaan markup harga dalam impor pengadaan minyak dan BBM sepanjang tahun 2018-2023 yang saat ini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). 


Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi mengatakan Aparat Penegak Hukum harus mampu mengungkap siapa sosok Mr James dkk ini, karena sudah terlalu lama misteri nama ini belum terpecahkan.

"Dengan kemampuannya dan pengaruhnya dalam penempatan pejabat dan mengatur proyek di dalam Perusahaan Minyak dan Gas Milik Negara, ini tidak boleh dianggap sebelah mata, karena rakyat harus menanggung kemahalan harga akibat impor minyak dan BBM ini," jelas Muslim kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 7 Januari 2025.

Terkait siapa sosok Mr James ini, Muslim mengatakan dia bersama tim masih melakukan kajian mendalam, namun menurutnya bisa jadi yang disampaikan oleh Komisi VII DPR waktu itu benar.

“Kejagung harus mengusut praktik ini, yang memanfaatkan perusahaan minyak milik negara dalam hal ini untuk kepentingan bisnis dan keuntungan politik. Karena praktik ini tidak mungkin mulus jika tidak dipayungi orang kuat," ungkapnya.

Ia pun menyarankan DPR untuk membentuk Panitia Kerja dan Panitia Khusus, untuk membantu terungkapnya dugaan adanya mafia migas di perusahaan minyak milik negara.

“DPR perlu segera membentuk Panja (panitia kerja) atau Pansus (panitia khusus) untuk mengusut proses rekrutmen jabatan, atau jual beli jabatan atau kepentingan orang-orang tertentu di situ,” tandasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

APKLI Perjuangan Ajak Publik Siap Hadapi Bonus Demografi 2030

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:26

Fahira Idris Apresiasi RUU Perampasan Aset Bakal Disahkan Desember

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:10

Pernyataan Budi Arie Tak Harus Menjadi Polemik

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:54

BPOM Gratiskan Izin Edar UMK Pangan Olahan

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:30

PP KMHDI Tuntut Presiden Evaluasi Kemenhut, Kemendikdasmen, dan Bakom

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:15

Menavigasi Turbulent Ocean, Menjinakkan Rivalitas Great Powers, dan Mematahkan Clash of Civilizations di Era Presiden SBY

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:00

Ketum Gibranku: Relawan Solid Kawal Prabowo-Gibran hingga 2029

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:59

Dua Tahun Warga Tegal Alur Pakai Jembatan Bambu, Dinas SDA Kena Semprot

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:42

Menguji Relevansi Teladan Rasulullah di Tengah Krisis Etika Global

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:40

Berbincang dengan Habib Rizieq

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:20

Selengkapnya