Berita

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Istana Merdeka pada Selasa, 7 Januari 2025/RMOL

Politik

Pemerintahan Prabowo Berhasil Bangun 40.000 Rumah Murah untuk Rakyat

SELASA, 07 JANUARI 2025 | 20:39 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Belum genap 100 hari memimpin, pemerintahan Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto berhasil membangun 40.000 rumah murah untuk rakyat.

Hal itu diungkap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait setelah menemui Prabowo di Istana Merdeka pada Selasa, 7 Januari 2025.

Menteri yang kerap dipanggil Ara itu menghadap Prabowo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Pak Suharsil, Bapak Mendagri, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR Nusron Wahid, Menteri Bappenas Rachmat Pambudy, dan Dirut BTN Nixon LP Napitupulu.


Kepada awak media, Ara menjelaskan bahwa sejak 20 Oktober 2024 hingga awal  tahun ini rumah yang dibangun mencapai 40.000 unit dan ke depan jumlahnya akan terus bertambah.

"Jadi kami melaporkan sampai saat ini ada sekitar 40.000 rumah yang sudah kita bangun per 20 Oktober ya. Dan itu juga akan terus bertambah," ujar Ara.

Mengenai lahan yang digunakan, Ara menjelaskan bahwa itu bersumber dari  tanah-tanah hasil korupsi yang disita, BLBI, lahan yang HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan berbagai jenis lainnya.

“Itu akan masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah, akan diproses lebih lanjut kami akan membuat skema yang legal, yang ada kepastian hukumnya, dan juga yang berkeadilan,” tuturnya.

Peruntukan rumah murah, disebut Ara, akan diberikan pada masyarakat yang berpenghasilan rendah di bawah Rp8 juta ke bawah.

Dijelaskan Ara, pemerintah juga akan membuat skema pembayaran rumah di mana masyarakat yang tidak memiliki gaji bisa tetap ikut membeli rumah tersebut.

"Seperti bapak penjual bakso, bapak penjual sayur, dan sebagainya itu tidak punya gaji, tapi punya kegiatan usaha, kita membuat scheme, cara, sehingga rakyat juga bisa memiliki rumah dengan yang memiliki penghasilan tadi," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya