Berita

Ilustrasi/Net

Politik

PKS: Program MBG Bantu Tekan Prevalensi Stunting

SELASA, 07 JANUARI 2025 | 18:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sejumlah kalangan masyarakat termasuk DPR mendukung penuh implementasi program makan bergizi gratis (MBG) dari pemerintah lantaran membantu menekan angka stunting anak di daerah.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati, menuturkan program ini merupakan realisasi janji kampanye Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka stunting dan meningkatkan gizi masyarakat.

“Program ini kita harapkan membantu menurunkan prevalensi stunting, selain itu juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui,” ujar Kurniasih dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 7 Januari 2025.


Legislator Dapil Jakarta 2 ini berharap program MBG ini dapat menurunkan prevalensi stunting di Indonesia sesuai standar WHO, yakni di bawah 20 persen pada tahun pertama pelaksanaannya.

“Ini adalah langkah strategis yang membutuhkan sinergi lintas sektor. Dengan pengawasan ketat, pemanfaatan sumber daya lokal, serta komunikasi dan edukasi kepada masyarakat, saya optimis program ini akan berjalan lancar dan memberi manfaat nyata bagi bangsa,” jelasnya.

Pada tahap awal, program MBG akan menyasar 3 juta penerima manfaat di tiga bulan pertama, dengan target meningkat menjadi 6 juta penerima pada tiga bulan berikutnya. Penerima manfaat terdiri dari anak-anak usia PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. 

Untuk mendukung pelaksanaannya, sebanyak 937 dapur umum telah disiapkan, masing-masing mampu memproduksi 3.000-3.500 paket makan bergizi setiap hari.

Menurutnya, tahapan program MBG ini wajar terjadi, lantaran adanya banyak kendala di lapangan yang bakal ditemui untuk mendistribusikan makanan kepada seluruh siswa di Indonesia.

“Penerapan bertahap ini sangat wajar, mengingat tantangan seperti jarak, infrastruktur, serta kualitas dan kemasan makanan. Dengan langkah ini, kita bisa menjadikan program ini sebagai pilot project yang matang sebelum diterapkan secara nasional,” demikian Kurniasih Mufidayati.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Ngobrol Serius Bareng Macron

Rabu, 15 April 2026 | 01:59

Diplomasi Konstruktif Diperlukan Buat Akhiri Perang di Selat Hormuz

Rabu, 15 April 2026 | 01:41

BGN Bantah Hapus Pemberian Susu dalam Program MBG

Rabu, 15 April 2026 | 01:13

Pujian Habiburokhman ke Polri soal Transparansi Sesuai Realitas

Rabu, 15 April 2026 | 00:58

Prabowo Disambut Pasukan Kehormatan saat Temui Macron di Istana Élysée

Rabu, 15 April 2026 | 00:35

Taman Sunyi: Sebuah Pembelaan atas Rumah-Rumah Fantasi

Rabu, 15 April 2026 | 00:06

Maruli Tuntut Yayasan Tanggung Biaya Perawatan Head Chef SPPG

Selasa, 14 April 2026 | 23:55

DPR Sambut Baik MDCP: Bisa Buka Kerja Sama Lain

Selasa, 14 April 2026 | 23:37

AFPI Buka Suara Usai Didenda KPPU: Kami Hanya Melindungi Konsumen

Selasa, 14 April 2026 | 23:12

Denda Rp755 Miliar ke Perusahaan Pinjol Menguak Borok Regulasi

Selasa, 14 April 2026 | 22:48

Selengkapnya