Berita

Ilustrasi/Net

Politik

PKS: Program MBG Bantu Tekan Prevalensi Stunting

SELASA, 07 JANUARI 2025 | 18:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Sejumlah kalangan masyarakat termasuk DPR mendukung penuh implementasi program makan bergizi gratis (MBG) dari pemerintah lantaran membantu menekan angka stunting anak di daerah.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati, menuturkan program ini merupakan realisasi janji kampanye Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka stunting dan meningkatkan gizi masyarakat.

“Program ini kita harapkan membantu menurunkan prevalensi stunting, selain itu juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui,” ujar Kurniasih dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 7 Januari 2025.


Legislator Dapil Jakarta 2 ini berharap program MBG ini dapat menurunkan prevalensi stunting di Indonesia sesuai standar WHO, yakni di bawah 20 persen pada tahun pertama pelaksanaannya.

“Ini adalah langkah strategis yang membutuhkan sinergi lintas sektor. Dengan pengawasan ketat, pemanfaatan sumber daya lokal, serta komunikasi dan edukasi kepada masyarakat, saya optimis program ini akan berjalan lancar dan memberi manfaat nyata bagi bangsa,” jelasnya.

Pada tahap awal, program MBG akan menyasar 3 juta penerima manfaat di tiga bulan pertama, dengan target meningkat menjadi 6 juta penerima pada tiga bulan berikutnya. Penerima manfaat terdiri dari anak-anak usia PAUD hingga SMA, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. 

Untuk mendukung pelaksanaannya, sebanyak 937 dapur umum telah disiapkan, masing-masing mampu memproduksi 3.000-3.500 paket makan bergizi setiap hari.

Menurutnya, tahapan program MBG ini wajar terjadi, lantaran adanya banyak kendala di lapangan yang bakal ditemui untuk mendistribusikan makanan kepada seluruh siswa di Indonesia.

“Penerapan bertahap ini sangat wajar, mengingat tantangan seperti jarak, infrastruktur, serta kualitas dan kemasan makanan. Dengan langkah ini, kita bisa menjadikan program ini sebagai pilot project yang matang sebelum diterapkan secara nasional,” demikian Kurniasih Mufidayati.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Pajak Karbon Motor Bensin Bisa Tekan Emisi dan Ketergantungan Impor BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:25

Istana Sampaikan Duka Cita atas Gempa NTT, Gerak Cepat Lakukan Penanganan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:19

Gempa NTT: Gudang Bulog Hancur, Manggarai Butuh 30 Ton Beras

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:02

Akses Jalan Rusak, Komisi V DPR Minta Evakuasi Via Udara Jangkau Korban Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:00

Gempa NTT, Komisi V DPR Minta BMKG-Basarnas Konsolidasikan Bantuan SAR dari Provinsi Terdekat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:55

Persiapan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Capai 99 Persen

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:52

Update Gempa NTT: 14 Warga Meninggal Dunia

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:41

Purbaya Sebut Dana Transfer ke Daerah Naik Jadi Rp735 Triliun Tahun Depan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:38

Komisi V DPR Minta BMKG Aktif Update Situasi Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:32

Terkuak! Alasan Kapal Pesiar Mewah Haji Isam Dipasangi Logo Kemhan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:17

Selengkapnya