Berita

Dewan Penasihat Presidium Pejuang Bela Negara (PPBN) Dr KH Badruddin Shubky/Ist

Politik

Pesan Buat Prabowo

Wacana Kembali ke UUD 1945 Asli Jangan Omon-omon

SELASA, 07 JANUARI 2025 | 14:08 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Wacana kembali ke UUD 1945 naskah asli terus mencuat di era pemerintahan Prabowo Subianto saat ini.

Pasalnya, Ketua Umum Partai Gerindra itu pada 2019 pernah mendengungkan perlunya Indonesia kembali ke UUD 1945 asli. Hal itu juga tertuang di pasal 10 AD/ART Gerindra.

Menurut Dewan Penasihat Presidium Pejuang Bela Negara (PPBN) Dr KH Badruddin Shubky, wacana tersebut jangan menjadi omon-omon dari Presiden Prabowo Subianto.


“Presiden kita slogannya kan jangan omon-omon, artinya jangan omong kosong, itu yang berat. Pak Prabowo saya yakin muslim betul, jangan mengatakan yang tidak dikerjakan,” ujar Kiai Badruddin kepada RMOL, Selasa, 7 Januari 2025.

PPBN sebagai wadah para elemen bangsa yang menghendaki kembali ke UUD 1945. Wadah yang dipimpin Laksma TNI (Purn) Jaya Darmawan ini baru dideklarasikan pada Sabtu, 4 Januari 2025 lalu di kawasan Jakarta Timur.

Lanjut Kiai Badruddin, banyak para tokoh bangsa mulai dari purnawirawan TNI, ulama dan aktivis menyerukan agar bangsa ini kembali ke konstitusi naskah asli, sehingga tidak ada alasan bagi Prabowo untuk menolak wacana tersebut.

“Saya yakin, Pak Prabowo dan teman-teman kalau memang ingin memperbaiki bangsa dan negara ini, saya yakin akan menerima (kembali ke UUD 1945). Cuma nanti, sifatnya kita akan menyampaikan aspirasi dari para ulama, dari para jenderal, dari para tokoh masyarakat, inilah keinginan kami,” jelasnya.

Ulama kharismatik ini berharap agar keadilan di bangsa ini ditegakkan, sehingga jalan satu-satunya ialah dengan kembali ke rel yang dibangun para pendiri republik. Hal itu mutlak harus dilakukan Prabowo ke depan.

Ia pun mengimbau agar seluruh anak bangsa ini mendukung pemerintahan yang sah dengan mengingatkan untuk kebaikan.  

“Saya kira kita harus memuliakan pemimpin atau imam kita kecuali penguasanya itu sudah melanggar konstitusi secara terang-terangan,” pungkasnya.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Wall Street Keluar dari Tekanan, Nasdaq Melonjak 1,69 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 08:14

Binar Emas Kembali Berkilau, Harga Melesat Lebih dari 2 Persen

Jumat, 18 September 2026 | 07:35

Bursa Eropa Menguat Tajam setelah Harga Minyak Turun

Jumat, 18 September 2026 | 07:02

UMKM Binaan Peratamina

Jumat, 18 September 2026 | 05:52

KPK Harus Hati-hati Buka Informasi Dugaan Korupsi Bea Cukai ke Publik

Jumat, 18 September 2026 | 05:25

PPN Kejawanan Diproyeksikan jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Pesisir

Jumat, 18 September 2026 | 04:57

Momentum Memperkuat Akuntabilitas Belanja Negara

Jumat, 18 September 2026 | 04:25

Pembangunan di Papua Perlu Libatkan Kelembagaan Adat

Jumat, 18 September 2026 | 03:48

Perhutani Dorong Ekonomi Desa Lewat Penyaluran PUMK

Jumat, 18 September 2026 | 03:20

Mengawal Garibaldi

Jumat, 18 September 2026 | 02:55

Selengkapnya