Berita

Kementerian Kehutanan dan jajaran ahli dari IPB/Ist

Nusantara

Gandeng Kampus IPB, Kemenhut Bahas Potensi Kerja Sama Smart Forestry

SELASA, 07 JANUARI 2025 | 09:30 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melakukan pertemuan dengan jajaran civitas akademika Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB). Pertemuan turut membahas sejumlah potensi kerja sama salah satunya sharing data melalui smart forestry. 

Raja Antoni mengatakan, kerja sama dari berbagai pihak dalam menjaga hutan sangat dibutuhkan, tak terkecuali dari universitas. Ia menilai masukan yang diberikanpun menjadi sangat penting untuk menghasilkan kebijakan yang baik. 

"Saya sangat percaya public policy yang baik itu menjadi penting, oleh karena itu kerjasama antar Kementerian dengan universitas dan berbagai pihak itu menjadi sangat penting," kata Raja Antoni dalam keterangan resmi, Selasa 7 Januari 2025. 


Kata Raja Antoni, di negara-negara maju policy maker mendapat masukan dari berbagai macam pihak untuk mematangkan strategi.

Terdapat berbagai potensi kerjasama yang dapat dilakukan terkait smart forestry. Melalui smart forestry ini dapat mengetahui sistem risiko kebakaran hutan, pemantauan hutan nasional hingga pengembangan mikrosatelit untuk ketahanan pangan dan pemantauan lingkungan.

Selain itu, potensi kerja sama juga bisa dilakukan terkait Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Serta penguatan fungsi kawasan dan konservasi keanekaragaman hayati. 

Berkenaan dengan itu, Raja Antoni mengatakan, banyak hal yang bisa disinergikan untuk mengurai masalah yang terjadi di lingkup kehutanan. Ia pun meminta para Dirjen terkait untuk menindaklanjuti potensi kerjasama antara Kementerian Kehutanan dan IPB.

"Saya merasa akan banyak bisa kita sinergikan, ini memang terkait hal yang kompleks dan mengurainya butuh kerjasama. Apa pun yang bisa kita kerjasamakan smart forestry, KHDTK. Nanti dicoba apakah ini memungkinkan untuk membantu data canter yang kita miliki, teknologi yang lain kalau bisa dimanfaatkan untuk perhutanan sosial," ujarnya. 

"Saya sangat terbuka, banyak kerjaan yang nggak bisa sendiri harus gotong royong. Sambil menunggu MoU apa yang bisa dikerjakan ya dikerjakan," sambung Raja Antoni. 

Sementara itu, Dekan Fakultas Kehutanan IPB Naresworo Nugroho mengatakan pihaknya siap bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan. Hal ini lantaran pihaknya memahami masalah kehutanan yang cukup kompleks.

"Kami siap bekerjasama karena kehutanan ini memang cukup komplek dari hulu ke hilir dan butuh kerjasama dengan semua pihak. Kalau kehutanan berjaya tentu kami di fakultas juga dan generasi muda terhadap kehutanan ketertarikannya meningkat. Kami siap bersinergi," ujarnya.



Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

DPR: Penjualan Air Keras Tak Bisa Dilarang Total

Senin, 16 Maret 2026 | 12:16

DPP Arun Dukung Penutupan SPPG Nakal Sunat Anggaran

Senin, 16 Maret 2026 | 12:12

Jumlah Pemudik di Terminal Kalideres Menurun Dibanding Tahun Lalu

Senin, 16 Maret 2026 | 12:10

Perang di Ruang Server

Senin, 16 Maret 2026 | 12:04

Komisi III DPR Keluarkan Rekomendasi Perlindungan untuk Aktivis Andrie Yunus

Senin, 16 Maret 2026 | 12:03

Pos Kesehatan Disiapkan di Titik Keberangkatan Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 12:02

DPR Siap Panggil Polisi Jika Penyelidikan Kasus Andrie Yunus Mandek

Senin, 16 Maret 2026 | 11:54

Emas Antam Turun Jelang Lebaran

Senin, 16 Maret 2026 | 11:40

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

Senin, 16 Maret 2026 | 11:25

KPK Sita Rp1 Miliar Saat Geledah Rumah Kadis PUPR dalam Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Senin, 16 Maret 2026 | 11:16

Selengkapnya