Berita

Kementerian Kehutanan dan jajaran ahli dari IPB/Ist

Nusantara

Gandeng Kampus IPB, Kemenhut Bahas Potensi Kerja Sama Smart Forestry

SELASA, 07 JANUARI 2025 | 09:30 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melakukan pertemuan dengan jajaran civitas akademika Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB). Pertemuan turut membahas sejumlah potensi kerja sama salah satunya sharing data melalui smart forestry. 

Raja Antoni mengatakan, kerja sama dari berbagai pihak dalam menjaga hutan sangat dibutuhkan, tak terkecuali dari universitas. Ia menilai masukan yang diberikanpun menjadi sangat penting untuk menghasilkan kebijakan yang baik. 

"Saya sangat percaya public policy yang baik itu menjadi penting, oleh karena itu kerjasama antar Kementerian dengan universitas dan berbagai pihak itu menjadi sangat penting," kata Raja Antoni dalam keterangan resmi, Selasa 7 Januari 2025. 


Kata Raja Antoni, di negara-negara maju policy maker mendapat masukan dari berbagai macam pihak untuk mematangkan strategi.

Terdapat berbagai potensi kerjasama yang dapat dilakukan terkait smart forestry. Melalui smart forestry ini dapat mengetahui sistem risiko kebakaran hutan, pemantauan hutan nasional hingga pengembangan mikrosatelit untuk ketahanan pangan dan pemantauan lingkungan.

Selain itu, potensi kerja sama juga bisa dilakukan terkait Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK). Serta penguatan fungsi kawasan dan konservasi keanekaragaman hayati. 

Berkenaan dengan itu, Raja Antoni mengatakan, banyak hal yang bisa disinergikan untuk mengurai masalah yang terjadi di lingkup kehutanan. Ia pun meminta para Dirjen terkait untuk menindaklanjuti potensi kerjasama antara Kementerian Kehutanan dan IPB.

"Saya merasa akan banyak bisa kita sinergikan, ini memang terkait hal yang kompleks dan mengurainya butuh kerjasama. Apa pun yang bisa kita kerjasamakan smart forestry, KHDTK. Nanti dicoba apakah ini memungkinkan untuk membantu data canter yang kita miliki, teknologi yang lain kalau bisa dimanfaatkan untuk perhutanan sosial," ujarnya. 

"Saya sangat terbuka, banyak kerjaan yang nggak bisa sendiri harus gotong royong. Sambil menunggu MoU apa yang bisa dikerjakan ya dikerjakan," sambung Raja Antoni. 

Sementara itu, Dekan Fakultas Kehutanan IPB Naresworo Nugroho mengatakan pihaknya siap bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan. Hal ini lantaran pihaknya memahami masalah kehutanan yang cukup kompleks.

"Kami siap bekerjasama karena kehutanan ini memang cukup komplek dari hulu ke hilir dan butuh kerjasama dengan semua pihak. Kalau kehutanan berjaya tentu kami di fakultas juga dan generasi muda terhadap kehutanan ketertarikannya meningkat. Kami siap bersinergi," ujarnya.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya