Berita

Anggota DPR RI, Herman Khaeron/RMOL

Politik

Pemalsu MinyaKita Bisa Dijerat Pasal Berlapis

SENIN, 06 JANUARI 2025 | 04:31 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Produk minyak goreng subsidi merek "MinyaKita" diduga dipalsukan dan mulai beredar di Kota Cirebon. Minyak oplosan ini dikemas menyerupai produk asli, namun terlihat jelas perbedaannya pada warna dan kualitas.

Menyikapi hal tersebut, Anggota DPR RI, Herman Khaeron, angkat bicara terkait kasus ini. Pria yang akrab disapa Hero ini menegaskan, pemalsuan ini adalah tindakan melanggar hukum dan harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum.

"Kalau kualitas minyaknya sesuai standar, saya rasa tidak mungkin dijual dengan harga seperti 'MinyaKita'. Saya yakin ini minyak di bawah standar, tidak sesuai dengan standar kesehatan. Pelakunya bisa dijerat dengan pasal berlapis," ucap Hero, dikutip RMOLJabar, Minggu 5 Januari 2025. 


Hero juga meminta aparat segera menyelidiki kasus ini sebelum menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. 

"Penegak hukum harus memastikan hal ini segera, agar tidak membahayakan kesehatan dan ekonomi masyarakat," tambahnya.

Peredaran minyak goreng oplosan ini menjadi alarm bagi konsumen untuk lebih teliti sebelum membeli, terutama di tengah tingginya kebutuhan minyak goreng subsidi. 

"Jangan sampai, yang dibeli 'MinyaKita' ternyata 'Minyak Kita-Kita'," pungkasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya