PT 0 Persen Sulit Tercapai Andai Anwar Usman Masih Jabat Ketua MK

Pilpres 2024 dijamin lebih demokratis apabila Mahkamah Konstitusi (MK) pada saat itu sudah menghapus Presidential Threshold (PT) 20 persen.

Menurut Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, seharusnya MK meloloskan PT nol persen sejak Pilpres 2024. Mengingat sebelum pelaksanaan Pilpres 2024, sudah banyak yang menggugat ke MK.

"Tapi waktu Anwar Usman masih menjabat Ketua MK, semua gugatan PT 0 persen ditolak tanpa alasan yang jelas. Itu artinya Anwar Usman dijadikan oleh Jokowi sebagai bamper untuk membendung agar jangan ada capres lain kecuali capres yang disetting oleh Istana," kata Muslim kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu, 5 Januari 2025.

Bahkan kata Muslim, pada saat itu, Anies Baswedan juga hampir tidak lolos karena PT 20 persen dimainkan kekuatan politik untuk menggolkan capresnya.

"Untung Anwar Usman tersingkir setelah loloskan ponakannya, Gibran. Dan itu malapetaka konsitusi dan hukum. Konsitusi dan hukum dicederai oleh kekuatan politik istana yang loloskan Gibran sebagai wapres," terang Muslim.

Muslim menilai, jika PT nol persen sudah diterapkan sebelum Pilpres 2024 kemarin, dijamin Pilpres berjalan lebih demokratis.

"Konsitusi dan kedaulatan rakyat dapat berjalan karena soal capres-cawapres lebih demokratis. Dan dijamin cawapres model Gibran tidak akan lolos. Rakyat akan memilih capres-cawapres yang lebih berkualitas. Kalau saja Anwar Usman masih pimpin MK, sulit rasanya PT 0 persen akan diloloskan. Karena Anwar Usman itu boneka Jokowi di MK," pungkas Muslim.