Berita

Foto/Ist

Politik

Jumhur Hidayat Sebut Pemerintah Sekarang Pro Buruh

MINGGU, 05 JANUARI 2025 | 18:37 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintahan Prabowo Subianto sedang bekerja keras berbenah dan memperbaiki berbagai regulasi terkait kenyamanan berusaha khususnya bagi kalangan industri dan juga regulasi peningkatan kesejahteraan pekerja. 

Hal itu disampaikan Jumhur Hidayat di acara Konferda DPD KSPSI DI Yogyakarta, Minggu 5 Januari 2025 di Gunung Kidul Yogyakarta. 

Dalam sambutannya Jumhur memesankan beberapa hal terkait dengan perjuangan buruh ke depan karena saat ini baik Pemerintah maupun DPR tidak alergi lagi terhadap buruh. 


"Pertama, bagi pimpinan buruh termasuk DPD KSPSI Yogyakarta ini harus berkhidmat kepada aspirasi anggota. Kedua, karena KSPSI organisasi terlama dan terbesar maka bersikaplah sebagai ‘saudara tua’ kepada serikat pekerja/serikat buruh yang relatif baru lahir. Yang terakhir, manfaatkan momentum untuk perbaikan ekosistem industri dan kesejahteraan buruh mumpung Pemerintahan Prabowo saat ini gandrung pada industri dan pro buruh,” tegas Jumhur

Selanjutnya Jumhur juga menjelaskan bahwa saat ini pemerintah dan DPR membuka kesempatan untuk menyempurnakan UU tentang Ketenagakerjaan menjadi satu kesatuan utuh. 

"Di tingkat nasional saat ini berbagai konfederasi dan federasi mengadakan Forum Urun Rebug untuk menyiapkan penyempurnaan UU Ketenagakerjaan yang baru nanti. Intinya dalam UU nanti, harus ada kepastian dalam kerja, pendapatan layak dan jaminan sosial yang luas cakupannya’,” pungkasnya.

Hadir dalam Konferda DPD KSPSU DI Yogyakarta itu antara lain Bupati Kulon Progo Sunaryanta, Kadisnaker Pemprov DIY, Dir Intelkan Polda DIY, Kadisnaker dan Kapolres Kulon Progo, unsur APINDO DIY dan tentunya seluruh pimpinan Federasi Serikat Pekerja Anggota KSPSI DPD DIY, DPC KSPSI se DIY dan beberapa pengurus unit kerja dari berbagai industri.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Menteri P2MI Didesak Terbitkan Aturan Transisi SIUKAK-SIP3MI

Selasa, 29 September 2026 | 03:59

Ombudsman Diminta Tindaklanjuti Secara Terbuka Temuan di Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 03:43

KPK Diminta Periksa Petinggi Summarecon Terkait Aliran Uang ke Pejabat

Selasa, 29 September 2026 | 03:23

28.620 Manajer KDKMP Terima SK, Penempatan Diserahkan ke Agrinas

Selasa, 29 September 2026 | 02:55

Dunia Butuh Penguatan Multilateralisme di Tengah Geopolitik yang Tak Pasti

Selasa, 29 September 2026 | 02:25

PHE Ajak Mahasiswa Kenali Industri Hulu Migas Lewat Upstream Youth Champs 2026

Selasa, 29 September 2026 | 01:56

Polisi Pastikan Bupati Gowa Sitti Husniah Dicekal ke Luar Negeri

Selasa, 29 September 2026 | 01:26

Menhan Sjafrie Serahkan 12 Ranpur Amfibi AAV M-35 Buatan AS ke Marinir

Selasa, 29 September 2026 | 00:47

BEI Buka Short Selling Mulai 1 Oktober, Begini Cara Kerja dan Risikonya

Selasa, 29 September 2026 | 00:20

KPK Diminta Tidak Tebang Pilih Usut Kasus Korupsi Kementerian ATR/BPN

Senin, 28 September 2026 | 23:48

Selengkapnya