Ongkos Haji Makin Kompleks

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memastikan tidak mampu menggelontorkan nilai manfaat sebesar Rp12,8 triliun lantaran banyak aspek yang tidak sanggup ditanggungnya. 

Dalam rapat kerja bersama panitia haji 2025, BPKH meminta maaf kepada parlemen lantaran hanya bisa mengeluarkan uang nilai manfaat sebesar Rp11,5 triliun untuk pelaksanaan haji 2025 ini.

Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay berpendapat, ke depan biaya haji yang ditanggung BPKH dan jemaah akan lebih rumit dan harus dipikirkan bersama pemerintah secara serius.

“Ongkos haji ini akan semakin kompleks karena terkait dengan banyak aspek lain. Termasuk nilai tukar rupiah, ongkos pesawat, harga avtur, biaya-biaya dan kebutuhan teknis di Saudi,” kata Saleh Daulay dalam keterangan tertulisnya, Minggu 5 Januari 2025.

“Administrasi dan kebutuhan sebelum keberangkatan, dan unsur-unsur lain yang kadang tidak masuk dalam anggaran tak terduga,” sambungnya.

Menurutnya, tantangan penyelenggaraan haji akan semakin sulit, terlebih adanya keinginan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan ongkos haji dan meningkatkan kualitas pelaksanaan haji.

"Ini pasti tidak mudah. Bisa menjadi batu ujian buat menteri agama dan jajarannya. Harus hati-hati lho. Belum apa-apa, saya dengar sudah ada beda pandangan di internal Kemenag,” kata Saleh. 

“Ini pasti akan diamati dan dicermati teman-teman Panja (Haji),” tutupnya.