Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo/Net

Politik

YLBHI Urai 10 Faktor Jokowi Patut Dinominasikan Tokoh Terkorup Dunia

SABTU, 04 JANUARI 2025 | 20:14 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai, ada 10 faktor Presiden ke-7 RI Joko Widodo dinominasikan sebagai tokoh terkorup dunia, oleh organisasi nirlaba bernama Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). 

Pengurus YLBHI menyampaikan hal tersebut melalui keterangan tertulis yang dibagikannya melalui website resminya, ylbhi.or.id, yang diakses Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL pada Sabtu, 4 Januari 2025.

"YLBHI memandang bahwa label tokoh paling koruptif sepanjang tahun 2024 yang dirilis oleh OCCRP memiliki dasar kuat," tulis YLBHI dalam siarannya. 


Meskipun beredar informasi OCCRP menghapus nama Jokowi dari daftar tokoh terkorup dunia, namun YLBHI memiliki sejumlah fakta yang menggambarkan nominasi itu layak disematkan kepada mantan Wali Kota Solo itu. 

"Kendati akhirnya kalah korup dari pemenang penghargaan Person of the Year 2024, Bashar al-Assad (mantan Presiden Suriah), masuknya Joko Widodo sebagai salah satu nominasi adalah preseden buruk bagi situasi demokrasi, negara hukum, dan hak asasi manusia," tutur YLBHI. 

"YLBHI melihat setidaknya ada 10 faktor Jokowi layak disebut sebagai koruptor," tambahnya. 

Lebih lanjut, YLBHI menyebutkan 10 faktor yang membuat Jokowi patut disebut tokoh terkorup, antara lain sebagai berikut:

1. Pelemahan KPK Secara Sistematis
2. ?Revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara (2020)
3. ?Omnibus Law dan Pengabaian Check and Balances
4. ?Rezim Nihil Meritokrasi
5. ?Menghidupkan Kembali Dwifungsi Militer
6. ?Badan Usaha Milik Negara menjadi Badan Usaha Milik Relawan
7. ?Intelijen untuk Kepentingan Politik
8. ?Represi dan Kriminalisasi
9. Proyek Strategis Nasional Merampas ruang hidup rakyat
10. ?Nepotisme Kekuasaan.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya