Mantan Dirjen Imigrasi, Ronny Franky Sompie/RMOL
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah memeriksa mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Ronny Franky Sompie, sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto.
Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, kehadiran Ronny F Sompie di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam rangka pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait pergantian anggota DPR periode 2019-2024.
"Betul, saksi atas nama Ronny F Sompie telah hadir hari ini. Yang bersangkutan dimintai keterangan di perkara tersangka HM, HK, dan DTI," kata Tessa kepada wartawan, Jumat siang, 3 Januari 2025.
Pantauan Kantor Berita Politik RMOL, Ronny didampingi beberapa pengacaranya tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.57 WIB. Saat ditanya terkait pemeriksaan hari ini, Ronny enggan mengungkapkannya terkait perkara apa.
"Nanti saja ya, sebagai saksi. Nanti setelah diperiksa ya," kata Ronny kepada wartawan.
Ronny sebelumnya dipecat Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly setelah adanya keterlambatan informasi data perlintasan di Bandara Soekarno-Hatta ketika buronan Harun Masiku ke luar dan kembali masuk ke Indonesia sebelum terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Januari 2020.
Sebelumnya, pada Kamis, 2 Januari 2025, tim penyidik memanggil mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Namun, Wahyu Setiawan mangkir dan meminta diperiksa pada Senin, 6 Januari 2025.
Pada Selasa, 24 Desember 2024, KPK secara resmi mengumumkan 2 orang tersangka baru dalam kasus yang menjerat buronan Harun Masiku (HM) selaku mantan Caleg PDIP, kader PDIP Saeful Bahri, Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan mantan Anggota Bawaslu yang juga mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio F.
Keduanya adalah Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah (DTI) selaku orang kepercayaan Hasto. Keduanya disebut sebagai pihak pemberi suap kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio F.
KPK menyebut bahwa uang suap yang diberikan kepada Wahyu Setiawan sebagiannya juga berasal dari Hasto. Namun KPK belum merinci nominalnya.
Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka terkait perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Di mana Hasto memerintahkan Harun melalui Nur Hasan selaku penjaga rumah aspirasi Jalan Sultan Syahrir nomor 12 A yang biasa digunakan sebagai kantor oleh Hasto, untuk merendam HP-nya ke dalam air dan melarikan diri saat OTT KPK pada 8 Januari 2020 lalu.
Tak hanya itu, pada 6 Juni 2024, sebelum Hasto diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Hasto memerintahkan Kusnadi untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan Kusnadi agar tidak ditemukan KPK. Hasto juga mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan perkara Harun Masiku dan mengarahkan agar saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
Dalam perkembangan perkaranya, KPK sudah mencegah Hasto Kristiyanto dan mantan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly yang juga Ketua DPP PDIP agar tidak bepergian ke luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak Selasa, 24 Desember 2024.
