Berita

Gambaran masyarakar AS yang terdampak penyalahgunaan fentanil./Anadolu Agency

Dunia

AS Dihantui Perang Candu Modern dari Tiongkok

JUMAT, 03 JANUARI 2025 | 00:51 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Tantangan lain yang sedang dihadapi dunia saat ini adalah penyebaran narkoba jenis fentanil. Opioid sintetis ini sebagian besar diproduksi dengan prekursor dari Tiongkok dan diproses melalui Meksiko.

European Times membandingkan fenomena penyebaran fentanil ini dengan Perang Candu abad ke-19 ketika negara-negara Barat menyebarkan opium untuk menundukkan Tiongkok. Sementara kini, situasinya tampak terbalik. Dari tahun 2015 hingga 2021, Amerika Serikat mencatat peningkatan  kematian akibat overdosis yang mengkhawatirkan, yakni dua kali lipat dari 52 ribu kasus menjadi lebih dari 107 ribu kasus per tahun. Fentanil yang terkadang disebut "obat zombi"  adalah pendorong utama lonjakan ini.

“Fentanil 100 kali lebih kuat daripada morfin dan 50 kali lebih kuat daripada heroin. Hanya 2 miligram saja sudah bisa mematikan. Epidemi ini telah menyebabkan beberapa orang menggambarkan perdagangan fentanil sebagai "Perang Candu Terbalik" yang diam-diam dan berbahaya, lebih mematikan daripada perang sebelumnya,” tulis European Times dalam laporannya baru-baru ini.


Peran Tiongkok dalam Perdagangan Fentanil

Industri kimia Tiongkok, salah satu yang terbesar di dunia, disebutkan memainkan peran penting dalam produksi fentanil. Meskipun Tiongkok telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur fentanil dan prekursornya, termasuk perjanjian dengan Amerika Serikat untuk menindak produksi ilegal, penegakan hukum masih belum konsisten. Perusahaan-perusahaan Tiongkok tertentu memanfaatkan celah regulasi, memproduksi dan mengekspor bahan kimia prekursor yang disamarkan sebagai produk yang sah.

Masalahnya bukan sekadar masalah aktivitas terlarang; tetapi juga mencerminkan dinamika ekonomi dan politik yang lebih luas. Ekspor bahan kimia yang tidak diatur ini merupakan produk sampingan dari persaingan global di mana subsidi negara, praktik pasar yang tidak adil, dan eksploitasi sumber daya saling bersinggungan. 

“Krisis fentanil merupakan contoh bagaimana kekuatan-kekuatan ini dapat mengganggu stabilitas masyarakat, yang menyoroti perlunya kerja sama internasional dan pengawasan yang lebih ketat,” tulis European Times lagi.

Meksiko Titik Transit

Begitu prekursor Tiongkok meninggalkan tempat asalnya, mereka sering kali transit ke Meksiko, tempat kartel narkoba yang kuat mensintesisnya menjadi fentanil. Kartel Sinaloa dan Kartel Generasi Baru Jalisco mendominasi perdagangan ini, memanfaatkan sistem regulasi Meksiko yang lemah, korupsi, dan geografi yang strategis.

Dilaporkan, pelabuhan utama seperti Manzanillo dan Lázaro Cárdenas berfungsi sebagai titik masuk bahan kimia Tiongkok. Dari sana, prekursor ini diangkut ke laboratorium gelap tempat fentanil diproduksi. Produk jadi diselundupkan ke Amerika Serikat, disembunyikan di dalam kendaraan, kiriman, atau bahkan disamarkan sebagai obat-obatan yang sah. Kartel memanfaatkan setiap peluang, termasuk menggunakan terowongan, pesawat nirawak, dan perbatasan yang kurang dijaga, untuk memindahkan produk mereka.

Tanggapan AS

Dampak manusia akibat fentanil sangat mengejutkan, dengan opioid sintetis kini menjadi penyebab utama kematian di antara warga Amerika berusia 18-49 tahun. Menyadari beratnya krisis, pemerintah AS telah mengambil tindakan. Mantan Presiden Donald Trump mengenakan tarif pada Tiongkok dan Meksiko, dengan alasan peran mereka dalam perdagangan fentanil. Sementara pemerintahan Biden juga telah mencapai kesepakatan dengan Tiongkok untuk mengekang ekspor ilegal, kemajuannya terbatas.

Meskipun ada beberapa keberhasilan diplomatik, fentanil terus membanjiri jalan-jalan Amerika, sebuah bukti ketahanan jaringan terlarang dan kompleksitas penegakan hukum narkoba internasional. Menangani krisis ini memerlukan pendekatan komprehensif yang menangani setiap mata rantai dalam rantai pasokan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya