Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi)/Net

Politik

Akademisi Endus Ada Pesanan di Balik Laporan OCCRP

JUMAT, 03 JANUARI 2025 | 06:50 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Hasil yang menyatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai tokoh terkorup tahun 2024 dicurigai merupakan pesanan pihak tertentu.

Hal itu disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi laporan yang dirilis Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

"Saya kira harus dilihat data tersebut berdasarkan apa, karena tidak bisa kemudian men-judge seseorang tanpa data yang valid. Lembaga penilai Jokowi masuk dalam tokoh terkorup di dunia harus berdasarkan standar dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, karena jika tidak maka bisa jadi publik menilai lembaga tersebut tendensius dan tidak kredibel," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Jumat, 3 Januari 2025.


Ia mendesak agar OCCRP membuka data korupsi yang dilakukan Jokowi kepada publik agar terang benderang.

"Jangan hanya menggiring atau mem-framing informasi, harus jelas panduan dan cara mekanisme penilaian, karena jika tidak benar betapa bahayanya bagi orang yang dinilai tersebut," tutur Saiful.

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, jangan hanya hasil yang dipublikasikan, melainkan juga harus ditunjukkan bagaimana proses penilaiannya. Karena jika tidak, maka bisa mengarah kepada fitnah yang sangat kejam kepada Jokowi.

Saiful menyebut  OCCRP sebagai lembaga yang kredibel sudah sepatutnya membeberkan bukti yang valid. Jika tidak ada, maka dapat dianggap sebagai pesanan dari oknum tertentu. 

"Jangan-jangan ada pesanan sehingga kemudian memberikan penilaian yang demikian. Kasihan lembaga tersebut jika mengarah ke sana, selain itu kasian juga Jokowi jika ternyata data dan prosesnya tidak berdasarkan pada data yang valid," ungkapnya.

"Jika benar data dan informasinya, maka tentu penegak hukum harus menindaklanjuti apa yang ditemukan oleh OCCRP tersebut, karena hal tersebut dapat dijadikan petunjuk untuk mengusut tuntas keterlibatan Jokowi dalam berbagai macam kasus korupsi di Indonesia misalnya," pungkas Saiful.

Populer

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

ICMI Terima Wakaf 2 Ribu Mushaf Al-Qur'an

Minggu, 22 Februari 2026 | 00:10

Tantangan Direksi Baru BPJS Kesehatan Tak Ringan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:43

Polri di Bawah Presiden Sudah Paten dan Tidak Ada Perdebatan

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

AKBP Catur cuma Sepekan Jabat Plh Kapolres Bima Kota

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:28

Palu Emas Paman

Sabtu, 21 Februari 2026 | 23:01

BNI Perkuat Aksi Lingkungan, 423 Kg Sampah Berhasil Diangkut dari Pantai Mertasari

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:56

BI-Kemenkeu Sepakati Pengalihan Utang Tahun Ini, Nilainya Rp173,4 Triliun

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:40

Teror Ketua BEM UGM, Komisi III Dorong Laporan Resmi ke Aparat

Sabtu, 21 Februari 2026 | 22:14

PB IKA PMII Pimpinan Fathan Subchi Pastikan Kepengurusan Sah Secara Hukum

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:37

BNI Rayakan Imlek 2577 Kongzili Bersama Nasabah

Sabtu, 21 Februari 2026 | 21:03

Selengkapnya