Berita

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi)/Net

Politik

Akademisi Endus Ada Pesanan di Balik Laporan OCCRP

JUMAT, 03 JANUARI 2025 | 06:50 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Hasil yang menyatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai tokoh terkorup tahun 2024 dicurigai merupakan pesanan pihak tertentu.

Hal itu disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam menanggapi laporan yang dirilis Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

"Saya kira harus dilihat data tersebut berdasarkan apa, karena tidak bisa kemudian men-judge seseorang tanpa data yang valid. Lembaga penilai Jokowi masuk dalam tokoh terkorup di dunia harus berdasarkan standar dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, karena jika tidak maka bisa jadi publik menilai lembaga tersebut tendensius dan tidak kredibel," kata Saiful kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Jumat, 3 Januari 2025.


Ia mendesak agar OCCRP membuka data korupsi yang dilakukan Jokowi kepada publik agar terang benderang.

"Jangan hanya menggiring atau mem-framing informasi, harus jelas panduan dan cara mekanisme penilaian, karena jika tidak benar betapa bahayanya bagi orang yang dinilai tersebut," tutur Saiful.

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, jangan hanya hasil yang dipublikasikan, melainkan juga harus ditunjukkan bagaimana proses penilaiannya. Karena jika tidak, maka bisa mengarah kepada fitnah yang sangat kejam kepada Jokowi.

Saiful menyebut  OCCRP sebagai lembaga yang kredibel sudah sepatutnya membeberkan bukti yang valid. Jika tidak ada, maka dapat dianggap sebagai pesanan dari oknum tertentu. 

"Jangan-jangan ada pesanan sehingga kemudian memberikan penilaian yang demikian. Kasihan lembaga tersebut jika mengarah ke sana, selain itu kasian juga Jokowi jika ternyata data dan prosesnya tidak berdasarkan pada data yang valid," ungkapnya.

"Jika benar data dan informasinya, maka tentu penegak hukum harus menindaklanjuti apa yang ditemukan oleh OCCRP tersebut, karena hal tersebut dapat dijadikan petunjuk untuk mengusut tuntas keterlibatan Jokowi dalam berbagai macam kasus korupsi di Indonesia misalnya," pungkas Saiful.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

UPDATE

Menteri Ekraf: Kreativitas Tak Bisa Dihargai Nol atau Dipatok

Jumat, 03 April 2026 | 20:06

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

Harga Plastik Dalam Negeri Meroket, Ini Kronologinya

Jumat, 03 April 2026 | 19:42

Kapolda Riau Perketat Penanganan Karhutla Hadapi Ancaman Super El Nino

Jumat, 03 April 2026 | 19:18

Upacara Penghormatan UNIFIL untuk Tiga Prajurit TNI di Lebanon

Jumat, 03 April 2026 | 19:01

Labirin Informasi pada Perang Simbolik

Jumat, 03 April 2026 | 18:52

KPK Siapkan Pemeriksaan Ono Surono Usai Penggeledahan

Jumat, 03 April 2026 | 18:35

BNPB: Tidak Ada Tambahan Korban Gempa Magnitudo 7,6 Sulut dan Malut

Jumat, 03 April 2026 | 18:31

Resiliensi Bangsa: Dari Mosi Integral 1950 hingga Geopolitik Kontemporer 2026

Jumat, 03 April 2026 | 18:03

FWP Polda Metro Hibur Anak Yatim ke Wahana Bermain

Jumat, 03 April 2026 | 17:45

Selengkapnya