Kolase Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Ketujuh RI Joko Widodo/RMOL
Imbas pembatalan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen oleh pemerintah pada 31 Desember 2024 lalu, berbuah apresiasi besar dari banyak kalangan kepada Presiden Prabowo Subianto.
PPN 12 persen hanya berlaku bagi barang dan jasa mewah, sementara lainnya tetap di angka 11 persen.
Menurut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie, pembatalan tersebut merupakan sikap kenegarawanan Prabowo yang peduli terhadap nasib rakyat kecil.
“Ini bukti Prabowo sebagai pemimpin yang sangat peduli terhadap aspirasi masyarakat. Di era Jokowi sangat berbeda jauh, kepedulian Jokowi sangat kecil (ke rakyat), kalau dia hanya peduli pada kaum elite dan kelompok borjuis saja,” kata Jerry kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 2 Januari 2025.
Ketentuan naiknya PPN 12 persen di 2025 merupakan produk UU Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan di era Jokowi.
Namun dengan tegas, pemerintahan Prabowo hanya menetapkan PPN 12 persen pada barang dan jasa mewah saja.
“Ini adalah kemenangan buat rakyat Indonesia. Belum lagi akan ada subsidi beras 10 Kg, dan pengurangan biaya listrik. Saya nilai Prabowo pemimpin yang tulus dan amanah yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat,” ungkapnya.
Lanjut Jerry, di masa pemerintahan yang belum genap 100 hari, Prabowo sudah banyak memberikan perhatian kepada kepentingan rakyat.
“Saya bisa samakan Prabowo dan Donald Trump memiliki sikap kenegarawanan dan patriot. Selain keduanya cerdas dan memiliki konsep dan ide cemerlang membangun dan memajukan negara,” ungkapnya lagi.
Di lain sisi, Jerry mendorong Prabowo untuk menerapkan hukuman berat bagi para pengusaha berpendapatan besar yang tidak taat membayar pajak alias pengemplang pajak.
“Saya sarankan agar program kejar pajak atau pengemplang pajak perlu dilakukan, audit kekayaan dan banyak yang menyembunyikan usaha mereka. Dan kalau perlu pajak yang bergerak dalam dunia usaha sumber daya alam perlu dioptimalkan,” pungkasnya.
