Berita

Kolase Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Ketujuh RI Joko Widodo/RMOL

Politik

Prabowo Peduli ke Rakyat Kecil, Jokowi Berpihak ke Borjuis

JUMAT, 03 JANUARI 2025 | 03:45 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Imbas pembatalan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen oleh pemerintah pada 31 Desember 2024 lalu, berbuah apresiasi besar dari banyak kalangan kepada Presiden Prabowo Subianto.

PPN 12 persen hanya berlaku bagi barang dan jasa mewah, sementara lainnya tetap di angka 11 persen.

Menurut Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie, pembatalan tersebut merupakan sikap kenegarawanan Prabowo yang peduli terhadap nasib rakyat kecil. 


“Ini bukti Prabowo sebagai pemimpin yang sangat peduli terhadap aspirasi masyarakat. Di era Jokowi sangat berbeda jauh, kepedulian Jokowi sangat kecil (ke rakyat), kalau dia hanya peduli pada kaum elite dan kelompok borjuis saja,” kata Jerry kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 2 Januari 2025.

Ketentuan naiknya PPN 12 persen di 2025 merupakan produk UU Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disahkan di era Jokowi.  

Namun dengan tegas, pemerintahan Prabowo hanya menetapkan PPN 12 persen pada barang dan jasa mewah saja.

“Ini adalah kemenangan buat rakyat Indonesia. Belum lagi akan ada subsidi beras 10 Kg, dan pengurangan biaya listrik. Saya nilai Prabowo pemimpin yang tulus dan amanah yang lebih mengutamakan kepentingan rakyat,” ungkapnya.

Lanjut Jerry, di masa pemerintahan yang belum genap 100 hari, Prabowo sudah banyak memberikan perhatian kepada kepentingan rakyat.

“Saya bisa samakan Prabowo dan Donald Trump memiliki sikap kenegarawanan dan patriot. Selain keduanya cerdas dan memiliki konsep dan ide cemerlang membangun dan memajukan negara,” ungkapnya lagi.

Di lain sisi, Jerry mendorong Prabowo untuk menerapkan hukuman berat bagi para pengusaha berpendapatan besar yang tidak taat membayar pajak alias pengemplang pajak.

“Saya sarankan agar program kejar pajak atau pengemplang pajak perlu dilakukan, audit kekayaan dan banyak yang menyembunyikan usaha mereka. Dan kalau perlu pajak yang bergerak dalam dunia usaha sumber daya alam perlu dioptimalkan,” pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

KPK Periksa Sejumlah Pejabat BPK di Kasus Suap Audit Pemkab Muara Enim

Senin, 14 September 2026 | 14:27

Pembukaan Rekening Massal Bikin Fiskal Pemerintah Makin Tertekan

Senin, 14 September 2026 | 14:26

Menteri Haji Minta Jemaah Bersiap, Biaya Haji Ditargetkan Tuntas Sepekan

Senin, 14 September 2026 | 14:16

Pembunuh Wanita Muda di Kamar Hotel di Tanah Abang Dibekuk

Senin, 14 September 2026 | 14:12

Megaproyek Northern Metropolis Ambisi Hong Kong Cetak Pusat Ekonomi Baru

Senin, 14 September 2026 | 14:09

Dolar AS Jadi Aset Paling Aman Setahun ke Depan

Senin, 14 September 2026 | 14:01

Mantan Aspri Ridwan Kamil Dipanggil KPK

Senin, 14 September 2026 | 14:01

Mobil Listrik China Mulai Jadi Favorit, JAECOO dan BYD Adu Penjualan

Senin, 14 September 2026 | 13:56

Kemenhaj Kawal Keberangkatan 282 Jemaah Umrah PT AAT Mulai 15 September

Senin, 14 September 2026 | 13:48

Kenaikan Harga Cabai Tak Picu Inflasi di Jakarta

Senin, 14 September 2026 | 13:48

Selengkapnya