Berita

Ketua Panja Haji 2024 Abdul Wachid/RMOL

Politik

Biaya Haji Bisa Ditekan dari 5 Komponen

KAMIS, 02 JANUARI 2025 | 22:13 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Biaya haji 2025 yang diusulkan Kemenag sebesar Rp93,3 juta masih bisa ditekan asal lima komponen ini dievaluasi.

Ketua Panja Haji 2025 Abdul Wachid menuturkan lima komponen itu sedang dikaji, sehingga biaya haji Rp93 juta bisa ditekan semaksimal mungkin.

"Kalau kita amati, ada 5 komponen yang harus kita evaluasi, yaitu kita hitung ulang pertama kaitannya dengan biaya penerbangan, yang kedua biaya pemondokan, yang ketiga biaya catering, yang keempat biaya transportasi, ya dan selanjutnya kaitannya dengan pelayanan," kata Abdul Wachid usai rapat kerja bersama Kemenag soal haji 2025, Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis, 2 Desember 2025.


Ia mengatakan lima komponen itu akan dihitung ulang oleh parlemen dan pemerintah, meskipun saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar terus meningkat dan tembus Rp16 ribu.

"Setelah kami menyandingkan dengan penerbangan, yang lain ya Insya Allah nanti biaya penerbangan tidak seperti yang kemarin diangka Rp33 juta (biaya maskapai PP). Mungkin bisa turun signifikan, jadi ini akan membuat biaya Haji akan lebih murah," katanya.

Panja Haji 2025 juga akan akan mengevaluasi lantaran biaya pemondokan agar bisa diturunkan. Sebab, biayanya saat ini juga dianggap masih tergolong tinggi.

"Kami juga sudah menghitung biaya pemondokan, yang kemarin yang dulu ajukan sekitar 4000, kita juga sudah hasil Pansus kemarin kita temukan di beberapa owner pemondokan itu juga bisa kita turunkan," ucapnya.

Selanjutnya, kata Abdul Wachid, biaya catering masih bisa ditekan, yang tadinya anggarannya besar bisa diturunkan.

Namun, ia menggarisbawahi bahwa terjadi penyimpangan harga pada anggaran catering.

"Jadi para calon jamaah haji jangan khawatir kalau cateringnya diturunkan nanti apa kualitasnya diturunkan juga ya itu sebenarnya kemarin itu terdahulu yang dulu itu tidak sesuai dengan nilai yang anggaran kita berikan ya itu ya," ujarnya.

Soal pemondokan di Armuzna yang menjadi catatan penting dari DPR, akan diformulasikan agar lebih murah.

"Jadi kalau kami hitung ulang ya itu sudah ketemu angkanya, estimasi sudah ada. Namun kami mohon maaf ini tidak bisa menyampaikan sekarang. Insyaallah sesuai dengan amanat daripada Pak Presiden," tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya