Berita

Ilustrasi/RMOL

Politik

Laporan OCCRP Dituding sebagai Upaya Framing Jahat ke Jokowi

RABU, 01 JANUARI 2025 | 22:25 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) diminta memberikan klarifikasinya dan meminta maaf untuk memulihkan nama baik Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar, usai hebohnya laporan OCCRP yang memasukan nama Jokowi dalam jajaran tokoh terkorup dunia tahun 2024 versi mereka. 

Semar menilai riset yang dilakukan oleh OCCRP tersebut tidak memiliki metodologi yang jelas sebagaimana seharusnya. Sehingga hasilnya pun tidak dapat dipertanggungjawabkan dan hanya membangun framing jahat untuk menjatuhkan nama baik orang tertentu termasuk Jokowi.


"Metodologi riset yang mereka gunakan apa, jika hanya jajak pendapat tidak bisa menjadi metode seseorang dapat dijustifikasi sebagai koruptor, kami menduga mitra OCCRP di Indonesia yang memberikan suaranya dalam jajak pendapat tersebut seperti NGO dan sebagainya yang memang para pembenci Jokowi yang hanya bermaksud jahat," tegas Semar dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu, 1 Januari 2025.  

Ia meminta klarifikasi dari OCCRP yang telah dengan sengaja melakukan framing dan tuduhan terhadap Jokowi dengan dalih hasil riset tersebut. Padahal, kata Semar, riset tersebut sesungguhnya tidak memiliki bukti dan landasan apapun untuk dapat menyatakan seseorang itu terkorup. 

"Rampai Nusantara meminta klarifikasi OCCRP yang telah menuding Jokowi tanpa dasar yang kuat dan semestinya, meminta OCCRP segera minta maaf dan memulihkan nama baik Jokowi," tambah Semar yang juga eks aktivis 98.

Semar juga menduga OCCRP mendapat sokongan dari lawan politik Jokowi di dalam negeri yang gerah dengan capaian dan prestasinya dengan memberikan data dan informasi salah. 

"Ini bisa saja salah satu upaya framing jahat kekuatan politik dalam negeri, para barisan sakit hati yang belum bisa move on atas prestasi dan capaian Pak Jokowi dengan memberikan masukan pendapat kepada OCCRP yang tidak sesuai dengan realitasnya, terlihat sistematis ya serangan terhadap Pak Jokowi dan sekarang ini gunakan tangan lembaga asing agar publik dapat terpengaruh, padahal ini sangat lah tidak benar," bebernya. 

Lebih lanjut, Semar membandingkan dengan kecintaan masyarakat terhadap Jokowi yang dinilai telah memimpin negara dengan banyak prestasi dan langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia tak terkecuali wilayah timur. 

"Pak Jokowi sangat dihargai dan disayang masyarakat Indonesia sampai saat ini atas segudang prestasinya selama menjadi presiden. Karena itu jangan menghalalkan segala cara untuk merusak nama baiknya hanya untuk kepentingan politik tertentu," imbuh Semar. 

Ia berharap masyarakat Indonesia tidak terpengaruh dengan isu liar yang dibangun oleh pihak manapun untuk mendiskreditkan Jokowi. 

?”Framing jahat yang berkali-kali coba dibangun untuk mendiskreditkan Jokowi dan keluarga, faktanya banyak jasa besar Jokowi serta kontribusi untuk bangsa dan rakyat Indonesia," pungkasnya.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

UPDATE

Prabowo Bikin Lomba Kota Terbersih, Lima Terbaik Dapat Rp20 Miliar

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:26

Oknum Brimob di KPK Diduga Bocorkan Dokumen Perkara, Dipakai Peras Bupati Pemalang

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:18

ST Burhanuddin Mutasi 176 Jaksa, 90 Kajari Bergeser

Kamis, 30 Juli 2026 | 18:17

Prabowo Wanti-wanti Konflik Timteng Bisa Meluas dan Semakin Memburuk

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:51

Deddy Sitorus Bantah Hina Wartawan dan Tantang Balik KWP

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:35

Lokataru: Kopdes Merah Putih Rawan Dimobilisasi Jadi Mesin Politik Bawah Tanah

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:26

Prabowo Tertarik Belajar Cara India Bangun 3 Juta Rumah dalam Setahun

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:21

Terima Aspirasi Guru TK, DPR Siap Agendakan Penguatan PAUD

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:19

MK: Anggaran MBG Tak Boleh Lagi Masuk Pos Pendidikan

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:12

Pembahasan RUU HAM, Perlindungan Harus Menyesuaikan Perkembangan Zaman

Kamis, 30 Juli 2026 | 17:12

Selengkapnya