Berita

Ilustrasi pesawat jet pribadi/Net

Politik

PPN Barang Mewah Naik, Nebeng Pesawat Jet Harus Bayar Pajak

RABU, 01 JANUARI 2025 | 13:45 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Prabowo Subianto menutup tahun 2024 dengan langkah strategis yang mencerminkan keberpihakan kepada rakyat sekaligus komitmen kepada konstitusi. 

Usai rapat tutup tahun dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen khusus untuk jasa dan barang mewah.

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution, menyambut langkah ini sebagai bukti keberpihakan Prabowo kepada rakyat di tengah kesulitan ekonomi. 


"Presiden Prabowo jelang tutup tahun 2024 umumkan sendiri kenaikan PPN 12 persen khusus untuk jasa dan barang mewah," kata Syahrial lewat akun X pribadinya, Rabu 1 Januari 2025.

Di sisi lain, Presiden Prabowo tetap memikirkan rakyat kecil dengan menyiapkan paket stimulus Rp38,6 triliun. 

Salah satu bentuk paket stimulus yang diberikan kepada masyarakat untuk menjaga daya beli dan mendorong perekonomian, yakni bantuan pangan berupa beras untuk 16 juta penerima.

Selain bantuan pangan, bantuan juga berbentuk pemberian diskon biaya listrik sebesar 50 persen dengan daya listrik terpasang hingga 2.200 VA guna mengurangi beban pengeluaran rumah tangga.

Menurut Syahrial, keputusan pemerintah ini juga menjadi pengingat bahwa fasilitas seperti private jet adalah barang mewah yang tidak boleh dikecualikan dari pajak. 

"Jadi yang suka nebeng pesawat jet mulai hari ini harus bayar PPN 12 persen," ucap Syahrial, seolah menyindir putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang beberapa waktu lalu kedapatan menumpang pesawat jet untuk pergi ke Amerika Serikat.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

UPDATE

Rupiah Kembali Tertekan ke Rp18.095 per Dolar AS saat Harga Minyak Dunia Terkoreksi

Senin, 09 November 2026 | 10:22

Legislator PKB Desak Maksimalkan SAR dan Keselamatan Petugas Pemadam Karhutla

Senin, 09 November 2026 | 10:00

IHSG Dibuka Hijau, Saham Bergerak Beragam

Senin, 09 November 2026 | 09:21

Jokowi Diduga Otak Skenario di Balik Polemik Penyadapan Presiden

Senin, 09 November 2026 | 09:10

MKK Gelar Munajat Nasional, Doakan Keselamatan Bangsa dan Kepemimpinan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 08:56

Kupas Tuntas Makna Logo dan Tema Hari Pahlawan 2026

Senin, 09 November 2026 | 08:56

Ada Agenda Politik di Balik Penyadapan Presiden

Senin, 09 November 2026 | 08:47

Mayoritas Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 09 November 2026 | 08:38

Wajah Baru Layanan Haji Arab Saudi: Menhaj RI Soroti Transparansi hingga Kolaborasi Lintas Negara

Senin, 09 November 2026 | 08:33

LAPD Andalkan Rights Issue untuk Perkuat Bisnis Jasa Pertambangan

Senin, 09 November 2026 | 08:15

Selengkapnya