Berita

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan/Ist

Nusantara

PAN:

Naiknya HPP Gabah dan Jagung Harus Dirasakan Petani

RABU, 01 JANUARI 2025 | 09:31 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kebijakan Pemerintah yang menaikkan harga pembelian petani (HPP) gabah dan jagung, serta tidak melakukan impor terhadap sejumlah produk pangan di tahun 2025 akan dikawal Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan.

“Kebijakan Pak Prabowo ini luar biasa demi sejahteranya para petani, dan program swasembada pangan. Karena itu, DPR akan mengawal kebijakan ini betul-betul diimplementasikan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” kata Ahmad Yohan yang dikutip Rabu 1 Januari 2024.

Yohan mengatakan, Komisi IV DPR sebagai mitra Pemerintah yang bertugas mengawasi dan mengawal kebijakan di bidang pangan akan segera mengadakan rapat dengan para pihak seperti Perum Bulog, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan pihak lainnya.


“Segera kita akan rapat dengan Bulog, Kementan, Bapenas, dan lainnya, untuk membahas dan memastikan bagaimana kebijakan ini terlaksana dan terawasi dengan baik,” kata politikus PAN ini.

Yohan mengingatkan, agar para pihak terkait tidak main-main dengan kebijakan yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto tersebut. 

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga pembelian petani atau HPP untuk komoditas gabah dari Rp6.000 per kilogram menjadi Rp6.500 per kilogram, dan HPP jagung dari sebelumnya Rp5.000 per kilogram menjadi Rp5.500 per kilogram pada 2025.

"Berapa pun produksi gabah dan jagung petani akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah," kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas, Selasa 31 Desember 2024.

Nantinya, gabah dan jagung produksi petani akan ditampung di gudang Bulog, induk koperasi, dan lainnya.

"Pendek kata, perintah Presiden memutuskan tadi, gabah dan jagung berapa pun produk petani akan dibeli dengan harga HPP," kata Zulhas.

Pemerintah juga memastikan tidak akan melakukan impor terhadap komoditas beras, jagung, gula, dan garam untuk tahun 2025 nanti. 

“Kita sudah memutuskan, yang pertama dulu tidak impor beras ya tahun depan. Tidak impor beras, kemudian jagung. Tambah jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam,” pungkas Zulhas.



Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya