Presiden ke-7 RI, Joko Widodo bersama anak dan menantunya/RMOL
Informasi Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi mendapatkan nominasi sebagai salah satu tokoh dunia paling korup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) mendapat sorotan.
Aktivis Dandhy Laksono dalam akun media sosial X miliknya mengomentari terpilihnya Jokowi menjadi salah satu dari lima nama tokoh dunia yang mendapatkan paling banyak nominasi dari pembaca, jurnalis, juri serta jaringan dari OCCRP secara global.
Dandhy Laksono menekankan bahwa korupsi tidak cuma mencuri uang rakyat.
"Dalam kasus Jokowi, ia menciptakan ekosistem dan budaya koruptif," tulis Dandhy Laksono yang dikutip Rabu 1 Januari 2024.
Dandhy Laksono mencatat, selama 10 tahun berkuasa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengalami pelemahan dan kemunduran.
Bukan hanya itu, di era Jokowi diketahui Indeks Korupsi memburuk. Dalam rilisan Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia stagnan pada poin 34. Namun, posisi Indonesia turun lima peringkat dari 110 menjadi 115 dari 180 negara.
Berikutnya, lanjut Dandhy Laksono, selama Jokowi berkuasa, terjadi kerusakan institusi penegak hukum.
Dandhy Laksono menambahkan, budaya koruptif yang terjadi pada era bapak kandung Wapres Gibran Rakabiming Raka antara lain nepotisme, kroni bisnis dan kekuasaan serta kasus korupsi mejadi alat tawar politik.
Mengutip laman resmi OCCRP pada Selasa, 31 Desember 2024, Presiden Suriah Bashar Al Assad didapuk sebagai Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption sebagaimana voting jurnalis dunia serta pembaca.
Di luar nama Bashar Al Assad yang baru-baru ini digulingkan, ada lima tokoh dan pemimpin negara masuk nominasi dan mendapat suara terbanyak di bawah Bashar Al Assad, termasuk Jokowi.
"Para finalis yang memperoleh suara terbanyak tahun ini adalah Presiden Kenya, William Ruto; mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo; Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu; mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina; dan pengusaha India, Gautam Adani," demikian laporan OCCRP.
