Kementerian ATR/BPN: 209,78 Ribu Hektare Tanah Terlantar untuk Ketahanan Pangan

Ratusan ribu hektare tanah yang tergolong terlantar akan dimanfaatkan pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan, pihaknya telah memetakan tanah terlantar di seluruh wilayah Indonesia, yang rencananya akan dimanfaatkan untuk menjalankan program ketahanan pangan. 

"Untuk tanah terlantar, potensinya di tahun 2024 itu adalah 856.000 hektare. Yang bisa dicanangkan untuk ketahanan pangan itu (tahun 2025) sekitar 209.780 hektare," ujar Nusron dalam jumpa pers di kantor Kementerian ATR/BPN di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, Selasa, 31 Desember 2024.

Nusron menjelaskan, tanah terlantar seluas 209.780 hektare untuk program ketahanan pangan, berbeda dengan sisanya yang antara lain seluas 79.125 hingga 80.000 hektare yang rencananya dimanfaatkan untuk pemukiman.

Oleh karena itu, Nusron memastikan Kementerian ATR/BPN turut berperan dalam pembangunan nasional, salah satunya melalui proses pengadaan tanah, baik itu bagi Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Non-PSN.

Dari total luasan bidang tanah yang dilakukan proses pengadaan, 44 ribu hektare berhasil disediakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum atau kurang lebih 219 ribu bidang.

"Dalam hal pengadaan tanah, di tahun ini Kementerian ATR/BPN berhasil menjalankan konsolidasi tanah vertikal dalam rangka pengentasan permukiman kumuh," urainya. 

"Kementerian ATR/BPN berkolaborasi dengan pemerintah daerah serta badan usaha, di mana dari hasil kerja sama tersebut dua lokasi berhasil dilakukan konsolidasi tanah vertikal, yaitu di Palmerah dan Tanah Tinggi, Jakarta," tambah Nusron.