Berita

Pembacaan maklumat dari Komunitas Maklumat Djuanda/RMOL

Politik

Kinerja dan Distribusi Jabatan Aparat Penegak Hukum Harus Diaudit

SELASA, 31 DESEMBER 2024 | 19:46 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Komunitas Maklumat Djuanda meminta pemerintah untuk melakukan audit kinerja dan distribusi jabatan secara menyeluruh di tiga institusi penegak hukum, yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satu member Komunitas Maklumat Djuanda, Sadiman Ahmad berpendapat, reformasi lembaga penegak hukum dapat dilakukan dengan sejumlah proses. Dimulai dari audit kerja dan distribusi jabatan.

Selain itu, ia meminta agar pemerintah merombak sistem dan kurikulum pendidikan masing-masing lembaga. Kemudian membebastugaskan pelaku pelanggaran etika jabatan hingga 2 tingkat jabatan di atasnya dan tidak mendapatkan promosi.


Lalu mengembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi No. 30 tahun 2002. 

"Khusus di Kepolisian, kami memandang perlu seleksi terbuka dalam mengisi jabatan di Markas Besar Kepolisian, dari jabatan tertinggi hingga eselon dua dengan standar seleksi yang ketat," tuturnya.

Ia menambahkan, untuk standar seleksi yang ketat itu bisa dilakukan melalui lima prosedur. Pertama, panitia seleksi (Pansel) pejabat kepolisian berasal dari luar lembaga itu. Dua, penelusuran rekam jejak sebelum mengikuti seleksi dan hasilnya diumumkan kepada publik. Tiga, melibatkan masyarakat untuk memberi informasi dan masukan kepada Pansel tentang pejabat yang diseleksi. 

Empat, tidak melibatkan unsur partai politik dalam Pansel. Lima, memisahkan Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal dari pengaruh Polri.

“Termasuk tidak mengambil anggota Kompolnas dari mantan polisi, dan memberikan kewenangan kepada Kompolnas untuk menyidik personel yang melakukan kesalahan,” demikian Sadiman Ahmad.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Perpol Baru Menjelang Sidang Etik Mantan Kapolri

Jumat, 20 November 2026 | 06:33

Ancaman terhadap Prabowo Bisa Makin Masif Pasca UU Perampasan Aset Disahkan

Jumat, 20 November 2026 | 06:02

HSB Investasi Gandeng Aswata, Siapkan Asuransi Dana Nasabah 1 Juta Dolar AS

Jumat, 20 November 2026 | 05:39

PSI Masih Takut-takut Menyerang Prabowo

Jumat, 20 November 2026 | 05:29

Megawati Menolak Tawaran Masuk Pemerintahan: Saya di Luar Saja

Jumat, 20 November 2026 | 05:03

Kemnaker Bangun Pusat Talenta Disabilitas

Jumat, 20 November 2026 | 04:44

IDCEC Ungkap Potensi Industri Data Center Di Indonesia

Jumat, 20 November 2026 | 04:14

Diduga Ada Titipan Politik di Balik Mandeknya Eksekusi Silfester Matutina

Jumat, 20 November 2026 | 04:03

TMP Gelar Baksos di Kampung Nelayan Cilincing

Jumat, 20 November 2026 | 03:45

Sekolah Swasta Gratis Dipastikan Tanpa Diskriminasi

Jumat, 20 November 2026 | 03:27

Selengkapnya