Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia/RMOL
DPP Partai Golkar hingga saat ini masih melakukan kajian dalam menyikapi wacana Pilkada akan dilaksanakan oleh DPRD.
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menjelaskan, sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD merupakan salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan oleh partainya.
“Jadi menyangkut dengan pilpres itu sudah Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa pemilihan presiden itu secara langsung. Dan itu enggak mungkin kita ubah. Tapi kalau gubernur-bupati itu dilakukan secara demokratis," kata Bahlil usai memberikan Pidato Politik Refleksi Akhir Tahun 2024 dan Outlook 2025 di Markas Golkar, Slipi, Jakarta Barat, pada Selasa 31 Desember 2024.
Untuk pemilihan gubernur, bupati dan walikota, Bahlil berpandangan bahwa hal tersebut masih bisa dilakukan secara demokratis dengan mempertimbangkan berbagai model atau bentuk yang lebih tepat.
“Nah, Golkar menawarkan beberapa konsep. Silakan didiskusikan, mana yang cocok," katanya.
Dalam rangka mencari solusi terbaik, Golkar menawarkan beberapa konsep mengenai Pilkada. Bahlil menegaskan bahwa model pemilihan lewat DPRD yang dimaksud harus melalui perbaikan dan proses yang lebih transparan.
Termasuk dengan melakukan survei terhadap figur-figur calon sebelum dipilih oleh DPRD. Seperti konvensi partai politik, kata Bahlil.
“Sebelum masuk di pemilihan DPRD, penting dulu untuk dilakukan survei. Figur-figur. Survei dilakukan dulu. Kemudian partai-partai itu menawarkan kepada publik. Jadi semacam ada proses, ya setengah konvensi lah, semacam begitu. Ini contoh ya, contoh,” tegasnya.
Golkar, menurut Bahlil, memiliki pengalaman dalam menginisiasi perubahan sistem demokrasi dan berkomitmen untuk melaksanakannya secara konstruktif dan akademis, sambil tetap menghargai hak-hak demokrasi rakyat.
“Golkar kan partai yang berpengalaman kalau disuruh buat konvensi dan dieksekusi hasilnya. Kalau partai yang lain belum tentu kan, kira-kira begitu. Dan Golkar selalu konsisten untuk menginisiasi perubahan demokrasi itu. Tetapi dilakukan secara betul-betul konstruktif, akademis, dan bisa diimplementasikan. Dengan tetap menghargai hak-hak demokrasi para rakyat,” papar Menteri ESDM ini.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mewacanakan pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD setempat, sehingga bisa menekan anggaran negara.
"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPR ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, bupati. Efisien, enggak keluar duit, keluar duit, keluar duit, kayak kita kaya bener nggak?" ucap Prabowo ketika memberikan sambutan di acara HUT ke-60 Partai Golkar, SICC, Bogor, Jawa Barat, Kamis malam, 12 Desember 2024.
Menurutnya, uang negara yang habis puluhan triliun untuk Pilkada bisa dialokasikan untuk program yang bermanfaat bagi rakyat kecil.
"Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi," jelasnya.
Lantas ia meminta seluruh partai politik untuk menyepakati perlu adanya perubahan dalam sistem pilkada agar tidak menelan uang negara yang cukup banyak.
"Ini sebetulnya banyak ketum partai sebetulnya bisa kita putuskan malam ini juga," ajaknya.
